Catatan Redaksi
SERANG, SEBARAYA.COM – Korupsi di Indonesia kembali menjadi sorotan. Memasuki Agustus 2026, rentetan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa praktik suap, pemerasan, gratifikasi, hingga penyalahgunaan kewenangan masih terjadi di berbagai sektor pemerintahan.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar: apakah korupsi di Indonesia sudah begitu mengakar hingga dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam praktik birokrasi?
Data KPK menunjukkan, sepanjang semester I 2026 saja, lembaga antirasuah telah melakukan 12 kegiatan tangkap tangan, jauh lebih banyak dibandingkan semester I 2025 yang mencatat dua OTT. Penindakan tersebut menyasar sejumlah pemerintah daerah serta instansi pusat, termasuk sektor perpajakan, Bea Cukai, pengadilan, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. (MerahPutih)
Bahkan, hingga akhir Juli 2026, sejumlah laporan media mencatat 18 OTT KPK sepanjang tahun berjalan, dengan 12 kepala daerah masuk dalam daftar pihak yang terjaring atau ditetapkan sebagai tersangka. Angka tersebut menunjukkan betapa rentannya tata kelola pemerintahan daerah terhadap praktik korupsi. (CNBC Indonesia)
Dari Pajak, Bea Cukai hingga Pemerintah Daerah
Rentetan penindakan KPK pada 2026 memperlihatkan bahwa praktik korupsi tidak hanya terjadi pada satu sektor.
Pada Februari 2026, misalnya, KPK melakukan tangkap tangan terkait dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Perkara tersebut menjadi salah satu penindakan awal KPK pada 2026. (Komisi Pemberantasan Korupsi)
Tak lama kemudian, penindakan juga menyentuh pemerintahan daerah.
Pada April, KPK melakukan OTT di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, terkait dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah kabupaten. (Komisi Pemberantasan Korupsi)
Memasuki Juli, operasi KPK semakin intensif. Di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, KPK menetapkan tiga tersangka, termasuk Bupati Lombok Barat, dalam perkara dugaan benturan kepentingan pengadaan barang dan jasa, suap pengadaan serta gratifikasi. (Komisi Pemberantasan Korupsi)
Sementara di Sukoharjo, Jawa Tengah, KPK menjerat Bupati Sukoharjo bersama dua pejabat lainnya dalam perkara dugaan pemerasan. (Komisi Pemberantasan Korupsi)
Di Pemalang, kasus yang terbongkar bahkan memperlihatkan dugaan praktik pemerasan yang melibatkan kepala daerah dan orang kepercayaannya. KPK menyebut uang yang dikumpulkan mencapai sekitar Rp1,98 miliar, yang antara lain diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan mengurus penyelesaian perkara kepada oknum di KPK. (Komisi Pemberantasan Korupsi)
Ketika Jual Beli Jabatan dan Fee Proyek Jadi Modus
Rangkaian perkara tersebut memperlihatkan pola yang berulang: jabatan, proyek pemerintah dan kewenangan birokrasi dapat menjadi ruang transaksi ilegal.
Kasus Pemalang menjadi contoh bagaimana dugaan jual beli jabatan dapat berkembang menjadi persoalan serius. Dalam perkara sebelumnya, KPK mengungkap adanya tarif untuk menduduki jabatan tertentu yang berkisar Rp15 juta hingga Rp100 juta. (Komisi Pemberantasan Korupsi)
Sementara dalam perkara Lombok Barat, KPK mengungkap dugaan pengaturan paket pekerjaan pemerintah melalui perusahaan tertentu dengan modus menggunakan perusahaan lain sebagai penyedia atau pinjam bendera. (Komisi Pemberantasan Korupsi)
Pola semacam ini menunjukkan bahwa korupsi bukan semata-mata persoalan mengambil uang negara secara langsung. Praktik tersebut juga dapat muncul dalam bentuk pengaturan proyek, pemerasan bawahan, jual beli jabatan, konflik kepentingan, gratifikasi dan pengaruh terhadap keputusan pemerintah.
Dunia Pendidikan Pun Tak Luput
Yang lebih mengejutkan, dugaan praktik korupsi pada 2026 juga menyentuh sektor pendidikan tinggi.
Pada 21 Agustus 2026, KPK melakukan OTT terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto.
KPK menetapkan enam tersangka, termasuk Rektor Unsoed ASO, Wakil Rektor III NAP, Kepala Bagian Akademik ES, serta tiga pihak swasta. Mereka diduga terlibat dalam pemerasan dan penerimaan lainnya atau gratifikasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. (Komisi Pemberantasan Korupsi)
Kasus tersebut menjadi tamparan keras karena dugaan praktik rasuah justru terjadi di lingkungan pendidikan—sektor yang semestinya menjadi salah satu benteng utama pembentukan karakter dan integritas generasi muda.
Apakah Korupsi Sudah Menjadi Budaya?
Pertanyaan ini tidak sederhana.
Menyebut korupsi sebagai “budaya” tidak berarti masyarakat Indonesia secara keseluruhan menerima atau membenarkan korupsi. Namun, korupsi berpotensi menjadi perilaku yang mengakar ketika praktik penyimpangan berlangsung berulang, dilakukan secara berjaringan, dan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang normal.
Ketika uang pelicin dianggap sebagai hal biasa.
Ketika fee proyek dianggap sebagai bagian dari mekanisme mendapatkan pekerjaan.
Ketika jabatan dapat diperoleh melalui transaksi.
Ketika gratifikasi dianggap sekadar ucapan terima kasih.
Dan ketika seseorang memilih diam karena merasa korupsi adalah sesuatu yang tidak mungkin dilawan.
Di situlah bahaya terbesar korupsi muncul.
Sebab, persoalannya bukan lagi sekadar siapa yang menerima uang, tetapi bagaimana sebuah sistem memungkinkan praktik tersebut terus berlangsung.
12 OTT dalam Enam Bulan, Apa Artinya?
KPK mencatat 12 kegiatan tangkap tangan sepanjang semester I 2026. Dalam periode yang sama, KPK juga melimpahkan 76 perkara ke pengadilan, meningkat dibandingkan 46 perkara pada semester I 2025. KPK turut menyetorkan hampir Rp60 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. (MerahPutih)
Angka-angka tersebut menunjukkan dua sisi pemberantasan korupsi.
Di satu sisi, penegakan hukum bekerja dan semakin banyak perkara berhasil dibongkar.
Namun di sisi lain, tingginya jumlah penindakan juga menjadi alarm bahwa ruang terjadinya korupsi masih terbuka lebar.
Karena itu, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dihitung dari berapa banyak pejabat yang ditangkap.
Yang jauh lebih penting adalah seberapa banyak celah korupsi berhasil ditutup setelah penindakan dilakukan.
Bukan Sekadar Menangkap, tetapi Memutus Rantai
KPK sendiri menekankan pentingnya pencegahan dan perbaikan sistem. Dalam kajiannya, KPK menyoroti sejumlah titik rawan korupsi dalam pengelolaan APBD, termasuk tahap perencanaan, penganggaran dan pengadaan barang dan jasa. Penguatan integritas, digitalisasi sistem, serta pengawasan internal menjadi bagian penting untuk mencegah kebocoran. (Komisi Pemberantasan Korupsi)
Artinya, OTT seharusnya menjadi pintu masuk untuk membongkar sistem yang memungkinkan korupsi terjadi, bukan sekadar menjadi tontonan ketika seorang pejabat dibawa ke Gedung Merah Putih.
Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan. Proses pengadaan harus transparan. Rekrutmen dan promosi jabatan harus berbasis kompetensi. Konflik kepentingan harus dibuka kepada publik. Sementara masyarakat harus memiliki ruang yang aman untuk melaporkan dugaan penyimpangan.
Sebab, jika hanya pelakunya yang dihukum tetapi sistemnya tidak berubah, maka nama boleh berganti, jabatan boleh berganti, tetapi praktiknya bisa kembali terjadi.
Korupsi Bukan Hal Lumrah
Rentetan OTT KPK sepanjang 2026 memberikan satu pesan penting: korupsi belum selesai.
Dari sektor perpajakan, Bea Cukai, pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah, hingga perguruan tinggi, kasus-kasus yang muncul memperlihatkan bahwa praktik korupsi dapat menyusup ke berbagai ruang ketika kewenangan tidak diimbangi transparansi dan pengawasan.
Karena itu, mengatakan korupsi sebagai sesuatu yang “lumrah” justru berbahaya.
Korupsi harus tetap dipandang sebagai penyimpangan, bukan kebiasaan.
Sebab ketika masyarakat mulai terbiasa melihat pejabat ditangkap, ketika jual beli jabatan dianggap wajar, dan ketika uang pelicin menjadi bagian dari pelayanan, maka yang rusak bukan hanya keuangan negara.
Yang ikut terkikis adalah kepercayaan publik terhadap negara.
Dan pada akhirnya, perang melawan korupsi bukan hanya tentang menangkap koruptor. Perang sesungguhnya adalah mengubah sistem dan budaya agar korupsi tidak lagi punya tempat untuk tumbuh. (RST)
