Jakarta, Sebaraya.com – Pada tanggal 9 Juni 2023, Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian, kembali mengunjungi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Dia didampingi oleh sejumlah pejabat seperti Plt Asisten Daerah (Asda) II Ahmad Aziz Setia Ade Putra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sabri Mahyudi, Kepala Dinas Kominfo Agus Zulkarnain, Plt Kepala Dinas PUTR Kota Cilegon Heri Suheri, dan beberapa pejabat teknis lainnya.
Kunjungan pertama mereka adalah ke gedung Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya. Helldy menyampaikan beberapa program yang diharapkan dapat bersinergi, seperti kebutuhan air baku dari bendungan, sanitasi, kawasan kumuh, dan pengolahan lumpur tinja.
Selanjutnya, rombongan Wali Kota mengunjungi Direktorat Jenderal Bina Marga. Helldy khusus datang untuk menyampaikan terima kasih karena Pemerintah Kota Cilegon mendapatkan anggaran sebesar Rp112 miliar untuk memperbaiki Jalan Lingkar Selatan (JLS). Helldy berharap bahwa jalan-jalan lain di kota tersebut juga bisa dibangun melalui anggaran pusat.
Upaya Wali Kota dalam mencari pembiayaan pembangunan dari pusat tidaklah tanpa alasan. Hal ini dikarenakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diprioritaskan untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM), seperti pemberian beasiswa penuh untuk 5.000 mahasiswa sarjana se-Cilegon dengan anggaran sebesar Rp120 miliar.
Helldy menyatakan bahwa kunjungannya ini bertujuan untuk menyampaikan beberapa program yang diharapkan bisa disinkronkan antara pemerintah pusat dan daerah. Dia juga mengharapkan adanya penandatanganan nota kesepahaman terkait program pengelolaan sampah senilai lebih dari Rp120 miliar yang melibatkan Bank Dunia.
Dalam hal penanganan kawasan kumuh, Helldy berharap dapat bersinergi dengan kementerian untuk mengatasi kawasan kumuh seluas 37 hektar di Kota Cilegon yang tersebar di beberapa lokasi.
Program lain yang disampaikan oleh Helldy adalah mengenai kebutuhan air baku di Kota Cilegon. Melalui Perumda Cilegon Mandiri, kota tersebut masih terbatas dalam memperoleh pasokan air baku, sehingga hanya dapat mencukupi 20% penduduk. Helldy berharap adanya kebijakan untuk meningkatkan kapasitas pasokan air baku di Kota Cilegon.
Selain itu, pihaknya juga berharap adanya bantuan dan sinergi dalam pembangunan jalan tingkat kota yang dapat dialokasikan kembali untuk Kota Cilegon. Helldy menjelaskan bahwa sudah ada koordinasi yang dilakukan, dan hasilnya menunjukkan bahwa alokasi dana dari pusat dapat dilakukan untuk pembangunan jalan kota tersebut.
Tanozisochi Lase, Direktur Sanitasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR, menyampaikan bahwa ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menyinkronkan program Kemen PUPR dengan pemerintah daerah. Pertama, melalui rencana induk yang diajukan oleh Pemerintah Kota, sehingga dapat diajukan kepada Kemen PUPR. Kedua, melalui balai atau satuan kerja (Satker) Kemen PUPR di setiap daerah, yang dapat masuk dalam perencanaan melalui balai tersebut.
Hedy Rahadian, Direktur Jenderal Bina Marga, menyatakan bahwa pihaknya siap mendorong pembangunan di daerah, termasuk Kota Cilegon. Selain JLS, pembangunan jalan kota juga dapat diajukan selama memenuhi spesifikasi yang diperlukan. Dia menjelaskan bahwa koordinasi perlu dilakukan, dan mekanisme pendanaan harus diputuskan terlebih dahulu sebelum alokasi anggaran dapat dilakukan jika proyek tersebut menjadi prioritas dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
