JAKARTA, SEBARAYA.COM – BPJS Kesehatan memperkuat langkah perang terhadap praktik kecurangan atau fraud dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Upaya ini menjadi perhatian serius seiring semakin luasnya cakupan perlindungan JKN yang per 1 November 2026 telah mencapai sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia.
Penguatan pengendalian kecurangan tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut Prihati, pengendalian kecurangan bukan sekadar upaya mencegah kerugian finansial, melainkan langkah penting untuk menjaga keselamatan pasien, kualitas pelayanan kesehatan, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional.
Ia menegaskan, semakin luas cakupan kepesertaan JKN, semakin besar pula tanggung jawab seluruh pihak dalam menjaga keberlanjutan program tersebut. Kompleksitas pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, hingga hubungan antarpemangku kepentingan juga membuat tantangan pengendalian kecurangan terus berkembang.
“ Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Pujo.
Perkuat Tim Anti-Kecurangan hingga Tingkat Cabang
Untuk mempersempit ruang terjadinya praktik kecurangan, BPJS Kesehatan terus melakukan berbagai langkah pengendalian secara berkelanjutan.
Upaya tersebut dilakukan melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola dan sistem pengendalian, serta perluasan kolaborasi lintas sektor.
BPJS Kesehatan juga telah membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga cabang.
Selain itu, lembaga tersebut menetapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, memperkuat monitoring serta pelaporan kegiatan anti-kecurangan, hingga mengembangkan modul anti-fraud bagi verifikator yang telah disertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Pujo menjelaskan, penguatan teknologi juga perlu diiringi transformasi pelayanan kesehatan. Salah satunya melalui pergeseran pendekatan dari volume-based menuju value-based healthcare.
Melalui pendekatan tersebut, pelayanan kesehatan diharapkan lebih berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien, sekaligus memastikan penggunaan biaya yang lebih efisien.
“Selain penguatan teknologi, BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Melalui pendekatan ini, pelayanan kesehatan diharapkan semakin berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan pemanfaatan biaya yang lebih efisien. Penguatan kebijakan dan regulasi juga diperlukan untuk memperjelas kewenangan serta meningkatkan efektivitas penegakan sanksi,” tegas Pujo.
Dorong Pembentukan Asosiasi Anti-Fraud Kesehatan
Tidak hanya memperkuat sistem internal, BPJS Kesehatan juga mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA).
Asosiasi ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, serta praktik terbaik dalam memperkuat integritas pelayanan kesehatan.
INHAFA akan menjalankan tiga peran strategis, yakni menjadi forum kolaborasi lintas sektor, mengembangkan pengetahuan dan kompetensi, serta memperkuat pengawasan dan akuntabilitas bersama.
Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari, mengatakan kompleksitas penyelenggaraan jaminan kesehatan, perkembangan pola pelayanan, serta dinamika risiko menuntut sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang semakin adaptif.
Menurutnya, pengendalian kecurangan tidak mungkin dilakukan oleh satu institusi secara mandiri. Diperlukan keterlibatan regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil.
“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Vetty.
Cak Imin: Jangan Biarkan Sistem JKN Dimanfaatkan untuk Kecurangan
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya menjaga ketahanan sistem JKN agar semakin tangguh, produktif, dan efektif, termasuk dalam menghadapi berbagai risiko kecurangan.
Pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut menyebut keberadaan JKN merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan sistem jaminan kesehatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok melalui praktik kecurangan.
Menurutnya, pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik fraud harus semakin diperkuat, terutama di tengah keterbukaan informasi dan pesatnya perkembangan media sosial.
“Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif,” kata Cak Imin.
Ia juga menekankan bahwa sinergi seluruh pemangku kepentingan harus mampu memastikan sistem JKN tidak gagal mengantisipasi kecurangan akibat kepentingan tertentu.
Cak Imin menilai regulasi penanganan kecurangan yang saat ini masih berada pada tingkat peraturan menteri perlu diperkuat. Ke depan, peningkatan level pengaturan dinilai penting agar upaya penindakan memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam menjaga keberlangsungan Program JKN.
Ia mengajak seluruh pihak menutup celah tata kelola yang berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan, memperbarui pedoman penanganan, melindungi para pelapor, serta menjalankan tanggung jawab masing-masing dalam menjaga integritas JKN.
Daerah dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik Raih Penghargaan
Dalam rangkaian INAHAFF Conference 2026, BPJS Kesehatan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh, tim, dan pemerintah daerah yang dinilai berkomitmen memperkuat budaya anti-kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN.
Penghargaan tersebut diberikan dalam sejumlah kategori sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya pencegahan kecurangan di berbagai daerah.
Untuk kategori Tokoh Inspiratif Anti-Kecurangan Terbaik, penghargaan diberikan kepada:
- Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur, Dr. dr. Hamzah, Sp.An., KNA, KIC.
- Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Drs. Dewa Made Indra, M.Si.
- Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D.
Sementara pada kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik, penerima penghargaan yakni:
- Terbaik 1: Kabupaten Purbalingga.
- Terbaik 2: Kota Medan.
- Terbaik 3: Kabupaten Banyumas.
Untuk kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Provinsi Terbaik, penghargaan diberikan kepada:
- Terbaik 1: Provinsi Bali.
- Terbaik 2: Provinsi Riau.
- Terbaik 3: Provinsi Jawa Barat.
Adapun kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik diraih oleh:
- Terbaik 1: Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Terbaik 2: Kabupaten Karawang.
- Terbaik 3: Kabupaten Sukabumi.
Sedangkan kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik diberikan kepada:
- Terbaik 1: Provinsi Bali.
- Terbaik 2: Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Terbaik 3: Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan kompetensi, penegakan aturan, serta kolaborasi lintas sektor, BPJS Kesehatan berharap upaya pencegahan dan penanganan kecurangan dapat berjalan semakin efektif.
Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan Program JKN tetap berintegritas, berkelanjutan, dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. (RST)







