JAKARTA, SEBARAYA.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas dalam penegakan hukum di sektor pasar modal. Penyidik OJK menahan tiga orang tersangka dugaan tindak pidana manipulasi perdagangan Waran Seri I dan waran terstruktur di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (16/11/2026).
Ketiga tersangka yang berstatus karyawan swasta tersebut masing-masing berinisial JF alias O, FS, dan S. Setelah ditahan, mereka ditempatkan di Rumah Tahanan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Rutan Bareskrim Polri) untuk kepentingan penyidikan.
Penahanan dilakukan berdasarkan pertimbangan penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu pertimbangannya adalah kekhawatiran para tersangka tidak kooperatif sehingga berpotensi menghambat kelancaran proses penyidikan.
Sementara itu, satu tersangka lainnya berinisial TGB alias T, yang merupakan karyawan swasta pada salah satu perusahaan sekuritas, saat ini sedang menjalani proses hukum dalam perkara lain yang ditangani Polda Metro Jaya.
Diduga Manipulasi Transaksi Lima Efek
OJK mengungkapkan, keempat tersangka diduga terlibat dalam praktik manipulasi pasar dengan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan, kondisi pasar, maupun harga efek di BEI.
Dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam transaksi perdagangan pada 29 Mei 2023. Efek yang menjadi objek perkara meliputi Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta tiga waran terstruktur, yakni ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.
Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga menggunakan identitas orang lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek. Mereka juga diduga melakukan pendanaan transaksi melalui rekening bank milik pihak lain.
Praktik tersebut diduga menyebabkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.
Penyidikan Berawal dari Pengawasan OJK
Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan dan pemeriksaan OJK di bidang pasar modal. Perkara kemudian ditingkatkan ke tahap penyelidikan hingga penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan sejak Mei 2026.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Ketentuan tersebut sebagaimana telah diubah dalam Bab V Bagian Kedua Pasal 22 angka 34, angka 35, dan angka 43 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
OJK menegaskan, penahanan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk mendukung kelancaran penyidikan. Dalam pelaksanaannya, OJK tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta menghormati hak-hak para tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
OJK Perkuat Pengawasan dan Perlindungan Investor
Selain menangani perkara tersebut, OJK terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, dan konsisten.
OJK juga menegaskan bahwa langkah penegakan hukum ini menjadi bagian dari agenda reformasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan di bidang pasar modal.
Upaya tersebut diarahkan untuk menciptakan perdagangan efek yang transparan, teratur, wajar, dan efisien, sekaligus menjaga integritas industri pasar modal nasional.
Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen meningkatkan perlindungan investor serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan Indonesia.
Penanganan kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa praktik manipulasi perdagangan efek dapat berhadapan dengan proses hukum. OJK menegaskan komitmennya untuk menjaga pasar modal agar tetap berintegritas dan memberikan perlindungan kepada seluruh investor. (RST)







