Cilegon, Sebaraya.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) ternyata tidak termasuk dalam visi, misi, dan rencana kerja “Indonesia Adil Makmur untuk Semua” yang diusung oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Tauhid Ahmad, kepala Indef, memberikan peringatan bahwa kebijakan duet Anies-Muhaimin dapat menghalangi kemajuan pembangunan IKN yang sebelumnya sudah dimulai oleh pemerintahan Joko Widodo.
Salah satu dampak signifikan dari pembangunan IKN yang tidak termasuk dalam visi dan misi adalah dana anggaran. Sebagai contoh, jika proyek ini bukan prioritas, maka alokasi dana yang disiapkan mungkin tidak akan sebesar apa yang diberikan oleh pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Tauhid Ahmad menyatakan dalam wawancaranya dengan CNBC Indonesia bahwa “Dukungan dana dari APBN untuk IKN mungkin berbeda. Dana dari APBN di bawah kepemimpinan Ganjar-Mahfud bisa jadi lebih besar dibandingkan dengan Jokowi.”
Baca Juga : Mungkinkah Anies Lampaui Prabowo dan Ganjar? Efek ini yang Menentukan
Meski demikian, Tauhid berpendapat bahwa tidak ada pasangan calon presiden yang akan menghentikan pembangunan IKN sepenuhnya, mengingat biaya yang sudah dikeluarkan dan dampak positifnya pada pertumbuhan ekonomi.
Mohammad Faisal dari Core Indonesia memiliki pandangan serupa. Dia mencatat bahwa jika IKN bukan menjadi prioritas, anggarannya pun bisa terpengaruh. Namun, Faisal yakin proyek ini tidak akan sepenuhnya dihentikan.
Bhima Yudhistira dari Celios menyebutkan bahwa keputusan Anies-Muhaimin untuk tidak memasukkan IKN dalam visi dan misinya mungkin dikarenakan pertimbangan anggaran, mengingat besarnya biaya yang diperlukan.
Menariknya, dalam dokumen visi dan misi Anies-Muhaimin, ada rencana pembangunan di Kalimantan. Meski demikian, tidak ada diskusi khusus mengenai IKN. Dalam dokumen tersebut, mereka fokus pada pembangunan ekonomi hijau di Kalimantan.
Dokumen tersebut juga menyebutkan beberapa program pembangunan di Kalimantan, seperti menjadikannya sebagai model global dalam penerapan ekonomi hijau, pengembangan energi terbarukan, memastikan akses listrik dan internet untuk semua kota dan desa, serta melibatkan masyarakat lokal dalam setiap fase pembangunan.
Mereka juga berencana untuk menciptakan lapangan kerja baru dengan mendirikan berbagai pabrik industri dan meningkatkan infrastruktur transportasi di Kalimantan. Selain itu, mereka berkomitmen untuk memperbaiki kerusakan lingkungan di wilayah tersebut.
