JAKARTA, SEBARAYA.COM – Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,00 persen. Kebijakan tersebut diambil untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global sekaligus menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran pada 2026–2027.
Keputusan itu ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17–18 November 2026 dan diumumkan pada Rabu (18/11/2026).
Selain BI-Rate, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75 persen. Kenaikan suku bunga tersebut menjadi bagian dari langkah antisipatif BI menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang berpotensi menekan nilai tukar rupiah.
Bank Indonesia menegaskan, kebijakan moneter ke depan akan tetap diarahkan untuk memperkuat stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi agar berada dalam target 2,5 persen plus minus 1 persen.
Di sisi lain, kebijakan makroprudensial tetap diarahkan longgar untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor riil, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran juga terus diperkuat melalui perluasan transaksi digital, inovasi pembayaran, serta peningkatan keandalan infrastruktur sistem pembayaran.
Tekanan Global Jadi Pertimbangan BI
Bank Indonesia menilai ketidakpastian perekonomian dunia masih tinggi dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan global. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta instabilitas politik di kawasan Eropa turut mendorong tingginya harga minyak dan sejumlah komoditas dunia.
Pertumbuhan ekonomi global pada 2026 diprakirakan masih lemah di kisaran 3,1 persen, sementara tekanan inflasi global diperkirakan berada di sekitar 4,6 persen. Kondisi tersebut turut memengaruhi arah kebijakan moneter negara-negara maju, termasuk Amerika Serikat yang diperkirakan masih menghadapi tekanan untuk mempertahankan suku bunga tinggi.
Imbal hasil surat utang Pemerintah AS atau US Treasury juga masih tinggi, sejalan dengan ekspektasi kenaikan suku bunga acuan The Federal Reserve dan besarnya defisit fiskal negara tersebut. Situasi ini mendorong investor global lebih berhati-hati dalam menempatkan dana di negara berkembang. Dampaknya, tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, masih perlu diwaspadai.
Rupiah Melemah, BI Perkuat Intervensi Valas
Tekanan eksternal turut tercermin pada pergerakan nilai tukar rupiah. Pada 17 November 2026, rupiah tercatat berada di level Rp18.245 per dolar AS atau melemah 0,66 persen dibandingkan posisi akhir Oktober 2026.
Untuk merespons kondisi tersebut, Bank Indonesia memperkuat strategi stabilisasi nilai tukar melalui optimalisasi berbagai instrumen moneter dan intervensi pasar valuta asing. Langkah tersebut dilakukan melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri, serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.
BI juga memperkuat upaya pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing, termasuk mendorong transaksi lindung nilai atau hedging guna mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar. Sejak kebijakan insentif transaksi lindung nilai diberlakukan pada Juni 2026 hingga 17 November 2026, transaksi hedging di pasar domestik tercatat mencapai sekitar 14,10 miliar dolar AS.
Bank Indonesia memperkirakan pergerakan rupiah ke depan dapat lebih stabil dengan dukungan komitmen kebijakan moneter, imbal hasil aset rupiah yang menarik, inflasi terkendali, serta prospek ekonomi domestik yang tetap baik.
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen
Di tengah tekanan global, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang tetap positif. Pada triwulan III 2026, ekonomi nasional tumbuh 5,47 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).
Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,29 persen. Pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga dan investasi.
Memasuki triwulan IV 2026, aktivitas ekonomi diperkirakan tetap terjaga seiring berlanjutnya stimulus fiskal pemerintah dan membaiknya ekspektasi konsumen.
Dari sisi investasi, aktivitas sektor swasta juga menunjukkan perkembangan positif. Hal ini tercermin dari kenaikan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia dari 52,40 pada September menjadi 53,98 pada Oktober 2026. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7 persen.
Inflasi Turun, Kredit Perbankan Tumbuh 13,21 Persen
Dari sisi stabilitas harga, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen secara tahunan. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi September 2026 yang mencapai 3,28 persen. Inflasi inti juga menurun menjadi 2,56 persen, sedangkan inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah atau administered prices tercatat sebesar 3,24 persen.
Namun, inflasi kelompok pangan bergejolak atau volatile food justru meningkat menjadi 5,81 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi penurunan produksi sejumlah komoditas pangan di daerah sentra akibat gangguan cuaca.
Sementara itu, penyaluran kredit perbankan pada Oktober 2026 tumbuh 13,21 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut ditopang kredit investasi sebesar 21,32 persen, kredit modal kerja 12,99 persen, dan kredit konsumsi 4,73 persen.
Bank Indonesia juga mencatat insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang diperoleh perbankan mencapai Rp466,2 triliun hingga minggu pertama November 2026.
Dari jumlah tersebut, sebesar Rp345,2 triliun dialokasikan melalui KLM financing channel dan Rp121 triliun melalui KLM Pendalaman Pasar Uang. Ke depan, BI memperkirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2026 tetap berada dalam kisaran 8–12 persen.
Ketahanan perbankan juga dinilai tetap kuat. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) tercatat sebesar 24,30 persen pada September 2026. Sementara rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) berada pada level 2,07 persen secara bruto dan 0,82 persen secara neto.
BI Perkuat Insentif Kredit dan Transaksi Digital
Selain kebijakan suku bunga, Bank Indonesia juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan memperluas pembiayaan sektor produktif.
Salah satunya melalui persiapan implementasi KLM financing channel dengan insentif paling tinggi sebesar 3 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Kebijakan yang berlaku mulai 1 Desember 2026 tersebut diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor usaha yang menciptakan lapangan kerja serta memperkuat akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
BI juga memperkuat KLM Pendalaman Pasar Uang dengan insentif paling tinggi sebesar 2 persen dari DPK untuk mendorong distribusi likuiditas dan intermediasi perbankan.
Di sektor pembayaran digital, Bank Indonesia akan mengimplementasikan kerja sama QRIS antarnegara untuk koridor Hong Kong melalui uji coba inbound pada pekan kedua Desember 2026. Penguatan Kartu Kredit Indonesia (KKI), termasuk pengembangan fitur pembayaran daring atau online payment, juga disiapkan mulai Januari 2027.
Selain itu, BI akan memperkuat manajemen risiko sistem pembayaran melalui pengaturan penyelenggara penunjang dan implementasi tahap pertama Infrastruktur Data Sistem Pembayaran pada pekan kedua Desember 2026.
Transaksi Digital Tembus 6,18 Miliar
Aktivitas ekonomi dan keuangan digital nasional terus menunjukkan pertumbuhan kuat. Pada Oktober 2026, volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,18 miliar transaksi atau tumbuh 31,47 persen secara tahunan.
Transaksi QRIS bahkan tumbuh 70,95 persen secara tahunan, didukung peningkatan jumlah pengguna menjadi 71,91 juta dan merchant mencapai 51,31 juta. Sementara itu, uang kartal yang diedarkan (UYD) tumbuh 11,48 persen secara tahunan menjadi Rp1.353 triliun.
Bank Indonesia memastikan ketersediaan uang rupiah dalam jumlah cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terdepan, terluar, dan terpencil.
Secara keseluruhan, kenaikan BI-Rate menjadi 6,00 persen menegaskan fokus Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi di tengah tekanan global. Pada saat yang sama, dukungan terhadap kredit sektor produktif, UMKM, serta transaksi digital tetap diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. (RST)







