Sebaraya.com – Pemerintah optimis bahwa ekonomi Indonesia akan tetap tahan terhadap berbagai risiko global saat ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu tumbuh solid sebesar 5,3% (yoy) pada tahun 2022, dan merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 10 tahun terakhir.
Pada tahun 2023, Indonesia diperkirakan akan menghadapi tahun yang sulit. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,9% pada tahun 2023. Sementara itu, inflasi dunia pada tahun 2023 diharapkan mulai menurun (6,6%), meskipun belum kembali ke level pra-pandemi (1%-2%).
Dalam Rapat Kerja Teknis 2023 tentang Fungsi Penyidikan Pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia, Selasa (14/02), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual, mengatakan bahwa mengingat tantangan dan arah kebijakan yang telah disiapkan, target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 optimis dapat tumbuh sebesar 5,3% dan terus meningkat pada tahun 2024 menjadi 5,4%.
“Dan ini adalah implementasi transformasi ekonomi, termasuk Perpu Cipta Kerja, hilirisasi sumber daya alam, penerimaan ekspor devisa, serta kita juga mengalami bonus demografi dan kelanjutan Proyek Strategis Nasional termasuk Ibu Kota Negara (IKN) dan Kawasan Ekonomi Khusus,” kata Menteri Koordinator Airlangga.
Dalam mengatasi transmisi kenaikan harga komoditas global, Pemerintah melakukan berbagai upaya tambahan untuk mengendalikan inflasi melalui forum TPIP/TPID, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Dalam mengendalikan inflasi nasional, kita melihat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, terutama peran penting Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga harga yang terjangkau, ketersediaan pasokan, dan distribusi yang lancar, serta komunikasi yang efektif,” kata Menteri Koordinator Airlangga.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah telah menyiapkan anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) tahun 2023 sebesar Rp 476 triliun. Arahan kebijakan Perlinsos difokuskan pada peningkatan data dan penargetan program Perlinsos melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penguatan kelulusan dari kemiskinan, mengurangi kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah melanjutkan program bantuan sosialnya, termasuk dalam 3 bulan ke depan pemerintah akan mendistribusikan 10 liter beras kepada 21,6 juta orang melalui Perum Bulog, serta bantuan lanjutan berupa daging ayam dan telur yang akan diumumkan dalam 3 bulan ke depan, dan ini melalui ID Food,”
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menangani dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu di antaranya adalah dengan menjalankan program vaksinasi secara massal, yang saat ini sedang berlangsung.
Selain itu, Menteri Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memulihkan ekonomi nasional dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan kebijakan penurunan ekspor mineral lainnya, terutama bijih timah, tembaga, dan bauksit.
Menteri Airlangga juga menjelaskan bahwa pemerintah akan mengadakan program pengembangan sumber daya manusia melalui program Kartu Prakerja. Pada tahun 2023, pemerintah siap meluncurkan skema normal yang lebih fokus pada peningkatan keterampilan, baik melalui pelatihan offline, online, maupun pelatihan gabungan.
Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan perubahan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dalam bentuk revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019. Pemerintah juga akan terus mendukung program-program pemberdayaan masyarakat seperti Program Keluarga Harapan, program bantuan pangan dasar, program Indonesia Pintar, dan program bantuan kontribusi JKN PBI serta subsidi listrik.
Menteri Airlangga juga menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam rangkaian acara Kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun 2023.
“Untuk tahapan Pemilu pada tahun 2024, kontribusinya diperkirakan sekitar 0,6 hingga 1,3% dari PDB. Tentunya, kami berharap bahwa tahapan pemilu yang aman akan meningkatkan kepercayaan investor. Hal ini membuktikan bahwa stabilitas politik tetap terjaga dan berbagai faktor kunci yang mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Menteri Airlangga.
