JAKARTA, SEBARAYA.COM – PT PLN (Persero) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat pemerataan akses listrik nasional melalui Program Listrik Desa (Lisdes). Untuk mendukung percepatan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026.
Komitmen itu diperkuat melalui penyelenggaraan Alignment Forum Program Listrik Desa yang digelar Senin (13/7). Forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kejaksaan, akademisi, pelaku industri, asosiasi, hingga mitra kerja PLN guna menyelaraskan langkah dalam mempercepat implementasi Program Lisdes di seluruh Indonesia.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menegaskan bahwa validasi data menjadi kunci agar pelaksanaan Program Listrik Desa tepat sasaran dan mampu menjangkau masyarakat yang selama ini belum menikmati listrik.
“Validasi data menjadi langkah penting agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam memperoleh akses listrik. Kami ingin memastikan seluruh lokasi yang memang membutuhkan listrik dapat teridentifikasi dengan baik sehingga manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pelaksanaan program akan dikawal bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan secara transparan dan akuntabel.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa pemerataan akses listrik merupakan amanat pemerintah yang harus diwujudkan melalui langkah nyata.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang terus mendorong percepatan elektrifikasi sebagai bagian dari implementasi sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Arahan Presiden sangat jelas, listrik harus dapat dinikmati seluruh masyarakat. Program Listrik Desa bukan hanya membangun jaringan listrik, tetapi juga membuka peluang ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat ketahanan energi nasional,” kata Darmawan.
Target 137 Ribu Rumah Tangga Baru
Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menjelaskan pemerintah bersama PLN telah menyusun roadmap Program Listrik Desa yang terintegrasi dengan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Melalui skema tersebut, pemerintah membantu masyarakat kurang mampu agar dapat tersambung ke jaringan listrik dengan lebih mudah.
Hingga April 2026, PLN telah merealisasikan penyediaan akses listrik melalui pendanaan APBN di 1.403 lokasi yang telah melayani 40.724 rumah tangga.
Sementara hingga akhir tahun 2026, pemerintah dan PLN menargetkan perluasan program di 2.792 lokasi dengan potensi menjangkau 137.266 calon pelanggan di berbagai wilayah Indonesia.
Percepatan Program Listrik Desa mendapat apresiasi dari sejumlah kepala daerah yang merasakan dampak positif peningkatan rasio elektrifikasi.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengungkapkan jumlah desa yang belum menikmati listrik di wilayahnya turun signifikan, dari sekitar 70 desa pada awal 2025 menjadi 43 desa pada 2026.
Ia berharap penyelesaian proyek yang masih berjalan maupun tambahan Program Lisdes tahun 2026 dapat segera dituntaskan sehingga seluruh desa di Maluku Utara memperoleh akses listrik.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan melalui kemudahan perizinan dan koordinasi intensif bersama PLN.
“Kami siap mendukung percepatan pembangunan kelistrikan. Listrik merupakan fondasi penting bagi investasi, pelayanan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Melalui sinergi pemerintah, PLN, dan seluruh pemangku kepentingan, Program Listrik Desa diharapkan mampu mempercepat pemerataan energi hingga ke wilayah terpencil, sekaligus membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. (RST)
