Sebaraya.com, Cilegon – Dalam upaya mencegah praktik pungutan liar dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, Tim Satgas Saber Pungli giat melakukan sosialisasi kepada unit-unit kerja yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, termasuk Dinkes Kota Cilegon pada hari Kamis, 10 Juli 2023.
Mahmudin, Kepala Inspektorat Kota Cilegon, menyatakan bahwa unit-unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat rentan terhadap praktik pungutan liar.
“Kami mengarahkan sosialisasi ini kepada Dinkes karena Dinkes merupakan salah satu unit kerja yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, seperti rumah sakit, perawat, dokter, dan sebagainya. Dalam konteks pelayanan tersebut, terdapat potensi risiko terkait pungutan, misalnya dalam mempercepat pelayanan,” ujarnya.
Selain itu, Mahmudin mengungkapkan bahwa sosialisasi ini akan dilakukan secara bertahap kepada unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan, dan UPTD pasar.
“Unit-unit kerja yang paling rentan adalah unit-unit kerja yang melayani publik, seperti Dinkes, pasar, Dishub, DKCS. Kami akan memberikan pemahaman melalui sosialisasi,” tambahnya.
Sementara itu, IPTU Yogie Fahrisal, Kanit Tipidsus Satreskrim Polres Cilegon sekaligus anggota Satgas Saber Pungli Cilegon, menjelaskan bahwa saat ini tidak ada temuan terkait pegawai negeri sipil (ASN) yang terlibat dalam praktik pungutan liar.
“Tahun ini, tidak ada temuan atau proses hukum terhadap ASN yang terlibat dalam praktik pungutan liar,” katanya.
Lebih lanjut, Yogie Fahrisal menegaskan bahwa jika ada temuan atau laporan terkait ASN yang terlibat dalam praktik pungutan liar, hal tersebut akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Tidak hanya sekadar teguran, tetapi juga akan ada konsekuensi terhadap jabatan atau pekerjaan yang diemban di unit kerja tersebut,” tegasnya.
