CILEGON, SEBARAYA.COM – Kabar baik bagi para pengurus RT/RW, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), marbot, pemandi jenazah, hingga kader Cilegon Mandiri. Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menyiapkan kenaikan honorarium bagi kelompok masyarakat tersebut pada 2027.
Namun, rencana kenaikan honorarium itu belum bisa direalisasikan tahun ini. Pemkot Cilegon masih harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah setelah mengalami pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp230 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Cilegon, Achmad Jubaedi, mengatakan pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan kesejahteraan para penggerak pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan.
Menurutnya, penyesuaian anggaran menjadi langkah yang harus dilakukan agar seluruh kewajiban pemerintah daerah tetap dapat dipenuhi tanpa mengabaikan program prioritas.
“Penyesuaian anggaran harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kewajiban pemerintah yang harus diselesaikan. Namun, komitmen terhadap kenaikan honorarium pengurus RT/RW, Ketua DKM, marbot, pemandi jenazah, dan kader Cilegon Mandiri tetap menjadi perhatian pemerintah daerah dan telah dipersiapkan untuk direalisasikan pada Tahun 2027,” kata Achmad Jubaedi, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, rencana kenaikan honorarium tersebut telah dimasukkan dalam tahapan perencanaan dan penganggaran Tahun 2027. Prosesnya mencakup penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Berdasarkan perencanaan tersebut, kenaikan honorarium akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Achmad Jubaedi menegaskan, pengurus RT dan RW bersama unsur masyarakat lainnya memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah menjalankan pelayanan publik. Mereka juga menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan di lingkungan masing-masing.
“Pemerintah memahami harapan masyarakat, khususnya para pengurus RT dan RW yang selama ini telah membantu pelayanan pemerintahan di tingkat lingkungan. Karena itu, pemerintah berupaya agar komitmen kenaikan honorarium ini dapat direalisasikan sesuai perencanaan dan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Pemkot Cilegon berharap rencana kenaikan honorarium tersebut dapat menjadi bentuk penghargaan atas kontribusi masyarakat yang selama ini turut membantu jalannya pelayanan pemerintahan.
Selain meningkatkan perhatian terhadap para penggerak pelayanan di tingkat lingkungan, kebijakan ini diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan dan kemajuan Kota Cilegon.
Dengan demikian, meski belum dapat diwujudkan pada 2026 akibat penyesuaian anggaran, kenaikan honorarium bagi RT/RW, Ketua DKM, marbot, pemandi jenazah, dan kader Cilegon Mandiri kini telah masuk dalam agenda perencanaan Pemkot Cilegon untuk 2027.
Angle berita: Rencana kenaikan honorarium bagi pengurus RT/RW dan sejumlah unsur masyarakat di Cilegon tertunda akibat pemangkasan TKD sekitar Rp230 miliar. Meski demikian, Pemkot Cilegon menyatakan kenaikan telah disiapkan dalam perencanaan anggaran 2027 dan akan dilakukan secara bertahap. (MG-01)
