Sebaraya.com – Walikota Cilegon Helldy Agustian menolak penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 dengan tegas. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) telah mengeluarkan surat edaran (SE) tentang penghapusan tenaga honorer yang akan diberlakukan mulai 28 November 2023. Artinya, penghapusan tenaga honorer sudah di depan mata, mengingat tahun ini sudah memasuki tahun 2023.
Tenaga honorer adalah pegawai yang belum diangkat sebagai pegawai tetap, tetapi menerima honorarium setiap bulan. Tenaga honorer dalam lingkup pemerintah memiliki perjanjian kerja dan bekerja sesuai dengan surat keputusan pejabat yang berwenang. Gaji honorer sama dengan pejabat swasta karena bukan termasuk golongan ASN. Namun, masih ada gaji honorer yang di bawah upah layak di beberapa daerah tertentu.Kebijakan untuk menangani tenaga honorer tahun ini melibatkan pemerintah pusat hingga daerah.
Sementara itu, perekrutan tenaga honorer bisa dilakukan dalam skala kecil hingga besar. Intansi di pemerintah daerah sangat membutuhkan pegawai untuk meningkatkan pelayanan publik. Karena itu, tenaga honorer dari tahun ke tahun terus meningkat sehingga menjadi perhatian serius pemerintah. Seiring berjalannya waktu, muncul kebijakan baru bahwa tenaga honorer akan dihapus mulai tahun 2023.
Pemerintah tidak akan lagi menggunakan tenaga honorer mulai tahun 2023, dan pekerjaan dasar akan dipenuhi melalui pihak ketiga atau outsourcing. Aturan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK. Meskipun surat edaran tentang penghentian tenaga honorer telah muncul di mana-mana, masih ada waktu hingga 2023 untuk menyelesaikannya.
Terlepas dari itu, surat edaran tentang penghapusan tenaga honorer yang akan diberlakukan mulai 28 November 2023 ditolak keras oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian. Penolakan penghapusan tenaga honorer disampaikan Helldy saat memimpin sidang mewakili Komisariat III (Pulau Jawa) dalam forum rakernas asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia (Apeksi) di Kota Padang, Sumatera Barat, beberapa waktu lalu.
Pada kesempatan itu, Helldy menegaskan dirinya tidak setuju dengan rencana pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer pada tahun 2023. “Jangan sampai dihapus, kasihan, biar bagaimana pun mereka sudah mengabdi dan ikut melayani masyarakat,” ujar Helldy
Para walikota di Indonesia sepakat bahwa penghapusan tenaga honorer tidak realistis, dan penolakan penghapusan tenaga honorer sudah sepatutnya tidak terjadi. Helldy menegaskan bahwa ia akan berjuang sekuat tenaga agar tenaga honorer dapat diprioritaskan menjadi ASN atau paling tidak PPPK.
“Saya yakin teman-teman walikota di Indonesia juga setuju dengan usulan yang saya sampaikan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” paparnya.Menurut Helldy, ia tidak akan setengah-setengah dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer. “Yang menjadi prioritas bukan hanya tenaga honorer pendidikan di Dinas Pendidikan dan Tenaga Kesehatan di Dinkes, tapi juga tenaga teknis, itu penting karena berkaitan dengan pelayanan,” katanya.
Asda I Kota Cilegon Tatang Muftadu menambahkan, sebagai ujung tombak pelayanan kepada rakyat, pemkot Cilegon tentu masih membutuhkan tenaga honorer. “Jumlah pegawai kita setiap bulan berkurang karena pensiun, sementara jatah rekrutmen yang didapat Cilegon kurang memadai, maka untuk optimalisasi pelayanan, kita masih butuh honorer,” ungkap dia.
Sementara itu, Ketua APEKSI Bima Arya Suguarto menegaskan bahwa penghapusan honorer pada tahun 2023 tidak rasional.
“Saya mengajak kepada semua kepala daerah untuk kompak mengawal masalah ini, kalau honorer benar-benar dihapus pada tahun 2023, semuanya akan lumpuh,” tandasnya. ***
