Jakarta, Sebaraya.com – Mohammad Averrouce, Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB, mengungkapkan bahwa wacana mengenai pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) masih dalam tahap validasi.
Averrouce menyatakan, “Formasi akan divalidasi berdasarkan usulan yang diajukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, yang masih dalam proses pada bulan Mei ini.” Hal ini disampaikannya kepada Kompas pada hari Senin (22/5/2023).
Pada tahun ini, terdapat kebutuhan lebih dari 1 juta ASN, termasuk pegawai honorer yang akan dapat ikut serta dalam seleksi mendatang.
Selain itu, pemerintah juga akan membuka kembali pendaftaran untuk Sekolah Kedinasan.
Averrouce melanjutkan, “Rencana kebutuhan ASN pusat dan daerah mencapai 1.030.000 orang, terdiri dari CPNS dan PPPK yang masih dalam tahap finalisasi.”
“Ikut pula dalam formasi untuk Sekolah Kedinasan sebanyak 4.672 orang untuk tahun 2023 ini. Hal ini sejalan dengan proses validasi yang sedang dilakukan terhadap usulan instansi pusat dan daerah,” jelasnya.
Sebelumnya, beredar video di media sosial TikTok yang menginformasikan tentang pendaftaran CPNS 2023. Video tersebut menyebutkan bahwa pendaftaran CPNS 2023 akan dimulai pada tanggal 5 Juni 2023.
Video tersebut diunggah oleh akun @lowongan_kerj4_terbaru. Akun tersebut menulis, “Info Terbaru Pendaftaran CPNS 2023. Siap Jadi Calon CPNS 2023?” seperti yang dikutip dari berita di Kompas.com pada hari Jumat (31/3/2023).
Selain jadwal pendaftaran CPNS 2023 yang akan dimulai pada tanggal 5 Juni 2023, video tersebut juga menampilkan rincian jadwal seleksi CPNS 2023 hingga pengumuman hasil seleksi.
Pemerintah memberikan peluang untuk tidak memberhentikan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tenaga honorer.
“Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan kita untuk mencari solusi jalan tengah. Presiden sangat memperhatikan penataan tenaga non-ASN,” kata Azwar Anas dalam siaran pers di Jakarta pada hari Senin (27/2/2023).
“Kami sedang merumuskan opsi jalan tengah agar pelayanan publik tetap optimal, tidak menambah beban anggaran secara berlebihan, dan sebisa mungkin menghindari pemutusan hubungan kerja, karena kontribusi dari rekan-rekan non-ASN ini sangat berharga,” tambahnya.
Saat ini, terdapat sekitar 2,3 juta tenaga honorer yang tercatat di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,8 juta telah dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban mutlak dari masing-masing pejabat pembina kepegawaian.
