Daftar Isi
ANTALYA, SEBARAYA.COM – PT PLN (Persero) mencatatkan tonggak penting dalam perjalanan transisi energi Indonesia. Perusahaan listrik negara tersebut menandatangani Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) pertama di Indonesia bersama Global Green Growth Institute (GGGI) dalam kerangka kemitraan bilateral Indonesia–Norwegia.
Penandatanganan perjanjian bersejarah itu berlangsung dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Rabu (11/11/2026).
Kerja sama ini menjadi salah satu langkah strategis untuk menghubungkan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia dengan pembiayaan karbon internasional. Pendanaan dari kemitraan Indonesia–Norwegia tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan energi bersih, terutama pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Tak sekadar mendorong penurunan emisi, kolaborasi ini juga diharapkan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus membuka peluang investasi baru di sektor energi terbarukan.
Target Pengurangan Emisi hingga 12 Juta Ton CO₂
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, mengatakan penandatanganan MOPA menjadi bukti bahwa kerja sama internasional dapat diwujudkan menjadi aksi mitigasi perubahan iklim yang memberikan manfaat nyata bagi Indonesia.
Melalui Indonesian Climate and Carbon Partnership (ICCP), pemerintah berupaya menghubungkan prioritas iklim nasional dengan dukungan keahlian, teknologi, dan pendanaan dari mitra internasional.
“Melalui Indonesian Climate and Carbon Partnership (ICCP), kami menghubungkan prioritas iklim Indonesia dengan keahlian, teknologi, dan pendanaan dari para mitra. Perjanjian ini merupakan langkah nyata pelaksanaan kerja sama bilateral Article 6.2 Paris Agreement antara Indonesia dan Norwegia. Kami memastikan setiap hasil pengurangan emisi terukur, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Jumhur.
Ia menambahkan, pemerintah juga terus memperkuat tata kelola perdagangan karbon, mulai dari sistem registri, otorisasi, hingga mekanisme pelaporan dan akuntansi. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan pengurangan emisi yang diperdagangkan tidak mengalami penghitungan ganda.
Sementara itu, Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Sigrun Aasland, menyebut kemitraan Indonesia–Norwegia ini sebagai salah satu program perdagangan karbon terbesar di dunia, dengan target mendorong pengurangan emisi hingga 12 juta ton karbon dioksida (CO₂).
“Hari ini, Norwegia dan Indonesia menandai penandatanganan salah satu program karbon terbesar di dunia. Melalui perjanjian ini, Norwegia akan membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia. Dengan ini, kita akan menghadirkan pasokan listrik yang lebih bersih, memperkuat ketahanan energi, sekaligus menurunkan emisi dalam skala besar. Inilah tujuan utama kolaborasi ini, dan hari ini kita membuktikan bagaimana mekanisme tersebut dapat berjalan dalam praktik nyata,” ujar Sigrun.
Pendanaan Karbon Dorong PLTS dan Teknologi Penyimpanan Energi
Melalui kerja sama tersebut, Indonesia akan menerapkan program Generation-Based Incentive (GBI), yakni skema insentif berbasis hasil pengurangan emisi untuk mendukung proyek pembangkit energi terbarukan yang terhubung dengan jaringan listrik.
Pada tahap awal, program ini akan difokuskan pada pengembangan PLTS, termasuk proyek yang dilengkapi teknologi Battery Energy Storage System (BESS) atau sistem penyimpanan energi berbasis baterai.
Pendanaan karbon tersebut juga diarahkan untuk membantu proyek energi bersih yang masih menghadapi tantangan kelayakan finansial. Termasuk di dalamnya proyek yang membutuhkan pembangunan infrastruktur transmisi dan fasilitas penyimpanan energi.
Skema ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi sekaligus mempercepat realisasi proyek energi terbarukan yang selama ini membutuhkan dukungan pendanaan tambahan.
PLN Siapkan Tambahan 69,5 GW Kapasitas Pembangkit
Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, menegaskan bahwa kerja sama Indonesia–Norwegia menjadi bagian penting dari upaya perusahaan menerjemahkan agenda transisi energi nasional menjadi investasi dan proyek nyata.
Menurutnya, mekanisme pembiayaan karbon internasional membuka peluang bagi PLN untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari upaya penurunan emisi.
“Pesan yang ingin dibawa PLN ke COP31 adalah bagaimana mengubah ambisi transisi energi Indonesia menjadi investasi dan aksi nyata. Melalui RUPTL 2025–2034, PLN memiliki peta jalan yang jelas untuk menambah kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan sekitar 76 persen berasal dari energi terbarukan, BESS, dan sumber energi bersih lainnya. Kerja sama Article 6.2 ini menjadi salah satu instrumen penting untuk menghubungkan agenda transisi energi nasional dengan dukungan pembiayaan internasional,” ujar Suroso.
Ia mengungkapkan, sejak COP30, PLN telah mengamankan pembiayaan transisi energi sebesar 2,94 miliar dolar AS dari mitra pembangunan dan lembaga pembiayaan ekspor.
Selain itu, terdapat potensi tambahan pembiayaan sebesar 300 juta dolar AS untuk proyek energi yang hampir mencapai tahap financial close.
“Melalui kemitraan Indonesia dan Norwegia, PLN bersama GGGI turut mendorong operasionalisasi mekanisme Article 6.2 sebagai jalur baru pembiayaan transisi energi. Ini menunjukkan bagaimana kolaborasi internasional dapat menghubungkan hasil mitigasi perubahan iklim dengan pembangunan infrastruktur energi bersih di dalam negeri,” tambah Suroso.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengembangan energi terbarukan membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, mitra pembangunan, investor, pengembang proyek, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi.
Karena itu, PLN terus membuka peluang kemitraan dengan berbagai pihak untuk mempercepat realisasi proyek-proyek energi bersih di Indonesia.
Perkuat Ketahanan Energi dan Buka Peluang Ekonomi Baru
Kerja sama perdagangan karbon Indonesia–Norwegia ini diharapkan tidak hanya memperkuat implementasi pasar karbon internasional, tetapi juga mendorong masuknya investasi ke sektor energi bersih.
Bagi Indonesia, kolaborasi tersebut menjadi peluang untuk mempercepat pencapaian target iklim nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi.
Dampak yang diharapkan juga lebih luas, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan teknologi energi terbarukan, hingga peningkatan akses masyarakat terhadap pasokan listrik yang lebih bersih.
Melalui langkah ini, PLN menegaskan komitmennya untuk menjadikan transisi energi bukan sekadar agenda pengurangan emisi, melainkan juga bagian dari strategi pembangunan ekonomi dan ketahanan energi Indonesia di masa depan. (RST)







