Daftar Isi
BALI, SEBARAYA.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) di Gilimanuk, Bali, Selasa (25/8/2026).
Program raksasa energi terbarukan tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk mempercepat terwujudnya swasembada dan kedaulatan energi nasional sekaligus mendorong hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi berbasis energi bersih.
Pada tahap awal, pemerintah meluncurkan 14 proyek PLTS dengan total kapasitas 5.300 megawatt peak (MWp) yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satunya adalah PLTS Gilimanuk yang menjadi lokasi peluncuran program nasional tersebut.
Presiden Prabowo menegaskan, pengembangan energi surya secara masif diperlukan agar Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan energinya dari sumber daya domestik.
“Hari ini adalah hari yang penting, kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Dengan Program PLTS 100 GW, kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegas Prabowo.
100 GWp Jadi Lompatan Menuju Swasembada Energi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Program PLTS 100 GWp merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk mencari terobosan dalam mempercepat kedaulatan energi nasional.
Menurut Bahlil, Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar dan dapat dikembangkan melalui berbagai skenario, mulai dari PLTS skala besar, PLTS terapung, PLTS atap, hingga pemanfaatan energi surya untuk kawasan industri dan kegiatan produktif.
“Hari ini kita mengambil satu langkah besar untuk mewujudkan apa yang selalu Bapak Presiden arahkan kepada kami, yaitu swasembada dan kedaulatan energi nasional. Indonesia adalah negara yang diberikan Tuhan sumber daya yang luar biasa. Sumber daya yang bukan hanya kita gali di bawah kaki kita, tapi juga di atas kepala kita,” ujar Bahlil.
Program tersebut akan dikembangkan melalui delapan skenario utama.Pertama, eliminasi PLTU sebesar 12,48 GWp. Kedua, pembangunan PLTS skala besar melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebesar 30,97 GWp.
Ketiga, pengembangan PLTS terapung sebesar 10,72 GWp. Keempat, PLTS atap sebesar 9,35 GWp.
Selanjutnya, PLTS untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) sebesar 0,50 GWp, PLTS off-grid untuk kegiatan produktif sebesar 4,36 GWp, PLTS nonatap untuk kawasan industri sebesar 7,49 GWp, serta penciptaan permintaan melalui hilirisasi, kendaraan listrik, kompor induksi dan kebutuhan lainnya sebesar 24,13 GWp.
Tekan Emisi 140 Juta Ton CO2
Tak hanya mengejar kemandirian energi, pengembangan PLTS 100 GWp juga diproyeksikan memberikan dampak besar terhadap lingkungan.
Bahlil menyebut program tersebut berpotensi menurunkan emisi hingga 140 juta ton CO2 per tahun apabila seluruh skenario dapat direalisasikan.
“Kalau ini mampu kita implementasikan semuanya, kita dapat menurunkan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar Rp6,31 triliun,” kata Bahlil.
Dari sisi ekonomi, program ini juga diperkirakan menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja, yang terdiri dari sekitar 3,465 juta tenaga kerja konstruksi dan 2,053 juta tenaga kerja manufaktur.
Pemerintah juga memperkirakan proyek tersebut mampu memberikan efisiensi terhadap penggunaan energi berbasis BBM sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di daerah yang menjadi lokasi pengembangan proyek.
Investasi Rp1.140 Triliun, Efisiensi Subsidi Rp73,9 Triliun
Besarnya skala Program PLTS 100 GWp tercermin dari kebutuhan investasinya.
Bahlil menyebut total investasi program tersebut diperkirakan mencapai sekitar 71,3 miliar dolar AS atau setara Rp1.140 triliun.
Investasi jumbo itu tidak hanya diarahkan untuk membangun pembangkit, tetapi juga diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan industri, manufaktur, konstruksi dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain itu, pemerintah memperkirakan pengembangan program tersebut dapat menghasilkan efisiensi subsidi hingga Rp73,9 triliun per tahun.
Dengan demikian, PLTS 100 GWp diposisikan bukan sekadar proyek pembangkit listrik, melainkan bagian dari transformasi besar sistem energi nasional.
PLN Siap Integrasikan 100 GWp ke Sistem Kelistrikan
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan PLN siap mendukung penuh visi pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi dan hilirisasi nasional.
PLN, kata Darmawan, akan mempercepat pengembangan PLTS melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan sekaligus memastikan kesiapan sistem kelistrikan dan infrastruktur pendukung.
“PLN siap melaksanakan penugasan Bapak Presiden untuk mempercepat pengembangan PLTS 100 GWp. Sebagai bagian dari ekosistem kelistrikan nasional, PLN akan all out agar pengembangan energi surya dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan secara andal, aman, dan berkelanjutan,” ujar Darmawan.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, PLN, pelaku usaha, industri hingga masyarakat.
Pengembangan energi surya juga dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat industri nasional sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas.
Bali Jadi Etalase Energi Bersih Indonesia
Sebagai lokasi peluncuran program nasional, Bali mendapat porsi khusus dalam pengembangan energi surya.
PLN bersama Pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan lima klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MWp, yang didukung Battery Energy Storage System (BESS) sebesar 3.300 MWh.
Dari total kapasitas tersebut, 300 MWp akan dikembangkan di Klaster Gilimanuk.
“Dalam kolaborasi ini, kapasitas PLTS yang akan dikembangkan di wilayah Bali mencapai 1.000 MWp, di mana PLTS dengan total kapasitas 300 MWp akan dikembangkan di Klaster Gilimanuk,” jelas Darmawan.
Pengembangan tersebut dinilai penting karena Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia sekaligus wilayah yang menjadi etalase Indonesia di mata dunia.
Keberadaan PLTS dan sistem penyimpanan energi diharapkan semakin memperkuat ekosistem energi bersih di Pulau Dewata.
Bukan Sekadar Listrik Bersih
Darmawan menegaskan, transformasi energi yang tengah didorong pemerintah bukan semata-mata tentang mengganti sumber energi fosil dengan energi yang lebih bersih.
Lebih jauh, listrik dipandang sebagai fondasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, menggerakkan perekonomian, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Transformasi energi bukan hanya tentang mengganti sumber energi menjadi lebih bersih. Lebih dari itu, listrik merupakan fondasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta membantu mengentaskan kemiskinan,” pungkas Darmawan.
Dengan peluncuran PLTS 100 GWp tersebut, pemerintah menempatkan energi surya sebagai salah satu tumpuan utama menuju sistem energi Indonesia yang lebih mandiri, bersih dan berkelanjutan. (RST)
