JAKARTA, SEBARAYA.COM – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) mencatat stabilitas dan ketahanan sektor jasa keuangan di wilayah DKI Jakarta dan Banten tetap solid hingga pertengahan tahun 2025. Ketahanan ini ditopang oleh kinerja positif sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB), serta diperkuat oleh peningkatan ekonomi daerah dan pelindungan konsumen yang makin efektif.
Perbankan Tumbuh Sehat, Intermediasi Terjaga
Sejalan dengan tren nasional, sektor perbankan di DKI Jakarta dan Banten mencatat fungsi intermediasi yang terus tumbuh dengan kualitas kredit terjaga baik.
Di DKI Jakarta, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp5.058,34 triliun, naik 12,34 persen (yoy), mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Sementara penyaluran kredit/pembiayaan mencapai Rp4.216,65 triliun atau tumbuh 9,75 persen (yoy), dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) tetap rendah di 1,60 persen.
Di Provinsi Banten, DPK juga naik 4,89 persen (yoy) menjadi Rp303,20 triliun, sementara penyaluran kredit tumbuh 3,55 persen (yoy) menjadi Rp220,22 triliun dengan NPL 2,30 persen. Pertumbuhan ini didominasi kredit konsumsi (53,27 persen), menunjukkan tingginya daya beli masyarakat.
Kredit di DKI Jakarta masih terkonsentrasi pada sektor Industri Pengolahan (18,63 persen), diikuti Rumah Tangga (12,77 persen), serta Aktivitas Keuangan dan Asuransi (11,92 persen). Sedangkan di Banten, penyaluran terbesar mengalir ke Rumah Tangga (50,59 persen) dan Perdagangan Besar dan Eceran (11,98 persen).
Pasar Modal Semakin Inklusif
Minat masyarakat terhadap pasar modal terus meningkat. Hingga Agustus 2025, jumlah investor di DKI Jakarta mencapai 3,9 juta orang, tumbuh 92,02 persen (yoy), dengan konsentrasi terbesar di Jakarta Pusat (59,12 persen).
Di Banten, jumlah investor mencapai 931,99 ribu, naik 19,01 persen (yoy), didominasi oleh Kota Tangerang (27,87 persen).
Meski nilai transaksi saham di DKI Jakarta menurun 26,68 persen (yoy) menjadi Rp179,99 triliun, wilayah Banten justru tumbuh positif 13,59 persen (yoy) dengan total nilai transaksi mencapai Rp20,49 triliun.
Peningkatan jumlah investor dan nilai transaksi ini menegaskan bahwa pasar modal kini semakin inklusif dan diminati masyarakat sebagai sarana investasi jangka panjang, sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.
IKNB Tunjukkan Kinerja Stabil
Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di DKI Jakarta dan Banten turut menunjukkan kinerja positif, terutama pada pembiayaan, pinjaman daring, dan asuransi.
Hingga Juli 2025, piutang pembiayaan di DKI Jakarta mencapai Rp92,65 triliun dengan NPF 2,07 persen (membaik 45,72 persen yoy). Di Banten, piutang tumbuh 5,58 persen (yoy) menjadi Rp35,24 triliun, dengan NPF 3,24 persen.
Sementara itu, premi asuransi jiwa dan umum di DKI Jakarta tumbuh masing-masing 11,63 persen dan 7,35 persen, sedangkan klaim asuransi jiwa menurun 7,09 persen (yoy), menandakan efisiensi pengelolaan risiko.
Di Banten, sektor asuransi mengalami sedikit kontraksi, namun nilai klaim asuransi jiwa meningkat 1,09 persen (yoy), menunjukkan daya serap pasar yang tetap terjaga.
Perlindungan Konsumen dan Literasi Keuangan Meningkat
Sebagai wujud komitmen perlindungan konsumen, OJK Jabodebek mencatat telah memfasilitasi 7.225 pengaduan hingga September 2025 melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) dengan tingkat penyelesaian 87,65 persen.
Sebagian besar pengaduan berasal dari P2P Lending (33 persen), Perbankan (27,02 persen), dan Perusahaan Pembiayaan (10,97 persen), dengan isu dominan terkait perilaku penagihan, restrukturisasi kredit, dan pembobolan rekening.
Selain itu, OJK juga aktif memberantas praktik fintech dan investasi ilegal – tercatat 3.443 laporan fintech ilegal di DKI Jakarta dan 1.966 di Banten sepanjang tahun.
Dari sisi literasi keuangan, OJK Jabodebek telah menggelar 4.290 kegiatan edukasi sepanjang Januari–September 2025 yang menjangkau lebih dari 13 juta peserta di DKI Jakarta dan Banten.
Kolaborasi TPAKD Dorong Ekonomi Inklusif
OJK Jabodebek bersama OJK Provinsi Banten terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan pelaku usaha dalam program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Beberapa program unggulan yang dijalankan antara lain Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Ekosistem Keuangan Inklusif 3T, Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS), serta pengembangan Program PED untuk sektor ekonomi kreatif.
OJK juga mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa legalitas entitas sebelum menerima tawaran pinjaman online, investasi, atau pekerjaan paruh waktu melalui kanal resmi seperti APPK, telepon 157, WhatsApp 081-157-157-157, atau akun resmi @ojkindonesia, @ojk_jabodebek, dan @ojk_banten. (RST)
