Sebaraya.com – Seorang sopir truk bernama Tatang (45 tahun) bercerita tentang pengalamannya membeli bahan bakar solar bersubsidi di warung Paguyuban Sopir Truk Batu Karawang, Jawa Barat. Ia telah menjadi sopir selama 20 tahun dan merasa terbantu dengan program subsidi tepat sasaran melalui scan QR code yang diberikan melalui pendaftaran di aplikasi Mypertamina. Tatang mengaku bahwa harga solar bersubsidi jauh lebih terjangkau, dan tanpa subsidi, beban biaya transportasi akan semakin besar. Namun, Tatang mengeluhkan sulitnya proses pendaftaran, di mana data yang tidak cocok, tidak jelas, dan sejumlah persoalan lain sering muncul, terutama bagi sopir yang tidak memiliki truk sendiri. Tatang bersama Paguyuban mendukung program subsidi tersebut namun berharap bisa lebih dipermudah untuk bisa mendaftar.
Sopir bus bernama Jajang juga bercerita tentang pengalamannya menggunakan Mypertamina untuk membeli solar. Jajang mengaku tidak kesulitan menggunakan QR code yang sudah dimiliki, dan pembelian solar bersubsidi sangat bermanfaat bagi perusahaan bus maupun para sopir. Jika tidak menggunakan solar bersubsidi, maka biaya perjalanan akan sangat besar. Namun, Jajang juga memperhatikan batasan pembelian, di mana kendaraan bermotor perseorangan roda empat paling banyak 60 liter per hari per kendaraan, kendaraan bermotor umum angkutan orang/barang roda 4 paling banyak 80 liter per hari, dan kendaraan bermotor umum angkutan orang/barang roda 6 paling banyak 200 liter per hari.
Pertamina secara perlahan namun pasti telah menguji coba pembelian bahan bakar dengan menggunakan QR code untuk mengendalikan penjualan bahan bakar bersubsidi agar tepat sasaran. Pertamina juga memperketat pengawasan di SPBU dengan menerapkan sistem digitalisasi dan pemasangan CCTV di setiap pompa, hingga melakukan koordinasi khusus dengan aparat penegak hukum. Melalui kebijakan full cycle, mereka yang tidak mempunyai QR code dibatasi hanya boleh membeli bahan bakar subsidi Solar maksimal 20 liter, sedangkan bagi yang sudah terdaftar, kuotanya lebih besar sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020 tentang Pengendalian Penyaluran JBT.
Pertamina berharap untuk segera mengeluarkan revisi Perpres 191 tahun 2014 untuk mengatur pembelian jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) agar pengendalian tersebut benar-benar bisa berjalan. Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengatakan bahwa fokus utama Pertamina saat ini adalah kesiapan dalam menerapkan penggunaan teknologi untuk membantu implementasi rencana revisi itu di lapangan (SPBU) dengan melakukan pendataan konsumen yang cukup lengkap. Agar subsidi tepat sasaran, masyarakat di wilayah.
Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi memang masih menjadi topik yang sangat hangat diperbincangkan di Indonesia. Meskipun telah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan Pertamina, namun permasalahan ini terus menjadi polemik. Seiring dengan adanya pembatasan konsumsi dan pengawasan yang semakin ketat, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam mengonsumsi BBM, dan subsidi bisa tepat sasaran.
Namun, revisi Perpres 191 tahun 2014 yang menjadi dasar pengaturan BBM bersubsidi masih terus menunggu persetujuan. Dalam jangka pendek, revisi Perpres tersebut harus segera dikeluarkan untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Namun, untuk menekan subsidi dalam jumlah besar, pemakaian aplikasi Mypertamina tidaklah cukup. Sebaiknya, kendaraan pribadi menggunakan jenis bahan bakar yang lebih mahal seperti Pertamax, sedangkan Pertalite lebih cocok digunakan untuk sepeda motor dan angkutan kota.
Meski begitu, langkah pemerintah dan Pertamina dalam mengawasi dan mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi melalui QR Code dan digitalisasi SPBU dinilai telah berhasil menekan konsumsi baik untuk Solar maupun Pertalite. Perlahan tapi pasti, subsidi dapat disalurkan dengan tepat sasaran. Namun, masyarakat tetap perlu meningkatkan kesadaran dan memahami betul pentingnya penggunaan BBM bersubsidi yang efisien dan efektif, sehingga dapat membantu mengurangi beban biaya transportasi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.
