SERANG, SEBARAYA.COM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menegaskan komitmennya untuk menjaga kondusivitas wilayah guna terus menarik minat investor. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam rapat koordinasi tim terpadu nasional pengawasan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang digelar di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, pada Rabu (5/11/2025).
Gubernur Banten Andra Soni menyebut kegiatan ini merupakan upaya strategis untuk memastikan peran ormas tetap selaras dengan stabilitas daerah dan pertumbuhan ekonomi. “Ini perlu secara berkala dilakukan karena kita menyadari ormas berperan penting dalam menjaga kondusifitas ketertiban dan menjaga pertumbuhan di Provinsi Banten,” ujarnya.
Andra juga menyampaikan, dirinya sangat mengapresiasi langkah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menghadirkan berbagai narasumber berkompeten dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, diskusi berbasis data sangat membantu merumuskan solusi atas gangguan stabilitas, termasuk aksi demonstrasi yang pernah terjadi di kawasan industri.
Diketahui, berdasarkan data yang dihimpun dari Baintelkam Polri, dari 30 Kawasan Industri di Indonesia, sepanjang tahun 2024 tercatat berbagaÌ kasus gangguan keamanan yang berasal dari oknum atau plhak-pihak tertentu, diantaranya :
Andra menyebutkan, dari data-data yang ada, untuk Banten sendiri diklaim terus mengalami penurunan dan terus diupayakan agar hal-hal yang mengganggu stabilitas daerah dan iklim investasi dapat diatasi. “Tadi itu ada datanya ya, bahwa ada demo, ada yang lain-lain, dan tentu seiring waktu kita semakin menurun. Alhamdulillah realisasi investasi di Banten juga akan lebih maksimal lagi dan terus meningkat lagi bila mana kita bisa mengatasi gangguan tersebut,” katanya.
Ia menambahkan, komitmen seluruh pihak, baik kepolisian, ormas, maupun lembaga terkait sangat menentukan keberhasilan menciptakan stabilitas ekonomi yang berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
“Tentu perlu adanya komitmen bersama baik dari aparat maupun ormas dan stakeholder lain. Karena hal itu sangat menentukan keberhasilan dalam menciptakan stabilitas ekonomi bilamana kita bisa mengatasi hal tersebut, agar investasi tumbuh dan kemudian dampak dari pada pertumbuhan ekonominya juga meningkat dan angka kemiskinan dan pengangguran turun,” pungkasnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Banten Novriyadi Purwansyah menyambut baik kegiatan yang digelar oleh Kemendagri ini.
Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum penting bagi Banten untuk menunjukkan kesiapan dan keseriusan menjaga iklim investasi. “Ini menjadi kesempatan yang baik buat pemerintahan Provinsi Banten karena memberikan kesempatan diselenggarakannya kegiatan ini di sini. Prinsipnya, bagaimana menjaga kondusivitas di daerah agar investasi bisa menunjang pertumbuhan perekonomian,” ungkapnya.
Novri menjelaskan, pihaknya akan terus menjaga sinergitas antarunsur pemerintahan, termasuk Forkopimda, untuk memastikan komunikasi dan koordinasi berjalan baik. Termasuk di dalamnya upaya edukasi dan pembinaan kepada ormas dan masyarakat.
“Salah satu contoh yang dilakukan oleh Bakesbangpol adalah melakukan edukasi, pembinaan baik itu untuk ormas maupun unsur masyarakat. Sehingga iklim kondusifitas di Provinsi Banten bisa menarik daya tarik investor,” tuturnya.
Ia juga memberi ruang bagi pelaku industri yang merasa terganggu oleh oknum ormas untuk melapor, baik melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun Bakesbangpol. “Karena di Kesbangpol kita menjadi bagian yang bisa memfasilitasi bagi pelaku usaha industri yang ada di Provinsi Banten apabila merasa mendapatkan kondisi yang tidak menunjang untuk berusaha,” tegasnya.
Di kesempatan yang sama, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar Baharuddin memaparkan jumlah ormas di Indonesia yang mencapai 635.106 per November 2025, dengan 28.139 di antaranya berada di Banten. Ia juga menyinggung pentingnya pengawasan ormas untuk menjaga stabilitas ekonomi dan investasi.
Ia menekankan bahwa pengawasan terhadap ormas harus dilakukan agar tetap sejalan dengan semangat kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila. “Pengawasan terhadap ormas menjadi penting agar perannya tetap sejalan dengan semangat kebangsaan, tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif,” tandasnya. (adv)
