JAKARTA, SEBARAYA.COM – PT PLN (Persero) menyatakan kesiapan penuh untuk merealisasikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang baru saja diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Senin (26/5) di Jakarta.
RUPTL ini disusun sebagai peta jalan strategis menuju kedaulatan energi nasional, sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran menjadikan kedaulatan energi dan transisi energi sebagai prioritas utama. RUPTL ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi tersebut,” ujar Bahlil.
RUPTL 2025–2034 bukan hanya memetakan kebutuhan dan ketersediaan tenaga listrik nasional, tetapi juga ditujukan untuk menggerakkan roda ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan RUPTL ini dapat memicu investasi sebesar Rp2.967,4 triliun—angka yang dinilai mampu mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) secara signifikan.
Adapun rincian investasi tersebut meliputi Rp2.133,7 triliun untuk sektor pembangkitan listrik, Rp565,3 triliun untuk sektor penyaluran (transmisi), dan Rp268,4 triliun untuk distribusi, kelistrikan desa (Lisdes), serta sektor lainnya.
“Ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur energi, tapi strategi ekonomi yang komprehensif. RUPTL ini diproyeksikan mampu menciptakan 1,7 juta lapangan kerja, di mana 91% di antaranya termasuk kategori green jobs,” terang Bahlil.
RUPTL kali ini juga menaruh perhatian besar pada penguatan ekonomi mikro, khususnya di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Melalui program Listrik Desa (Lisdes), PLN menargetkan 780 ribu rumah tangga di kawasan 3T akan mendapat akses listrik. Diharapkan, aliran listrik ini mampu menumbuhkan usaha mikro dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Menanggapi peluncuran RUPTL ini, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa PLN siap mengeksekusi setiap komponen dalam rencana tersebut secara maksimal.
“Melalui RUPTL ini, PLN tidak hanya menjalankan mandat transisi energi menuju Net Zero Emissions sesuai komitmen Indonesia dalam Paris Agreement. Kami juga ingin menjadi bagian dari solusi atas tantangan ekonomi: menciptakan pekerjaan, meningkatkan daya beli, dan mengentaskan kemiskinan,” tegas Darmawan.
Dengan pendekatan pembangunan energi yang inklusif, berkelanjutan, dan pro-rakyat, RUPTL 2025–2034 menandai babak baru transformasi sektor ketenagalistrikan Indonesia yang tidak hanya berfokus pada pasokan energi, tapi juga sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. (RST)
