Budaya LGBT Makin Marak di Daerah, MUI Cilegon Nyatakan Perang dan Dorong Perda Pelarangan Penyimpangan Seksual

Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cilegon, Sutisna Abbas.

CILEGON, SEBARAYA.COM — Maraknya budaya Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang mulai muncul secara terang-terangan di Indonesia, menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cilegon menyatakan perang terhadap budaya penyimpangan seksual tersebut.

Hal itu diutarakan langsung oleh Sekretaris Umum (Sekum), Sutisna Abbas saat dimintai tanggapan soal budaya LGBT yang berpotensi dapat mengancam ketahanan dan pertahanan negara beberapa hari lalu.

Bacaan Lainnya

Sutisna menyatakan, pihaknya mendukung penuh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029 yang ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo di Jakarta.

Di mana, dalam Perpres tersebut bahaya penyebaran budaya LGBT ditempatkan sejajar dengan ancaman makro lainnya, seperti terorisme, separatisme, hingga praktik judi daring.

“Saya mendukung pernyataan Presiden bahwa LGBT jadi ancaman negara. Karena negara itu terdiri dari rakyat, masyarakat, dan tatanan norma kehidupan. Kalau misalnya LGBT masuk ke dalam sebuah daerah, negara dalam skala besar itu dapat mengancam ketahanan dan pertahanan negara,” katanya.

Di samping menjadi ancaman negara yang dapat membahayakan ketahanan negara, Sutisna juga mengungkapkan bahwa penyimpangan seksual tersebut juga melanggar norma sosial dan agama dan dapat menghilangkan keberkahan suatu negeri.

Oleh karena itu, secara tegas MUI Kota Cilegon menyatakan perang dan mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjauhi perbuatan yang merusak tatanan masyarakat tersebut.

“Kita gak mau Cilegon ini mendapat murka karena kelakukan sebagian kecil yang melakukan penyimpangan seksual. Semua agama melarang, karena menyalahi kodrat manusia. Tuhan menciptakan semua serba berpasangan,” ungkap Sutisna.

Selain itu, guna memperkuat fatwa keharaman terhadap budaya LGBT itu, Sutisna turut mendorong kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang pelarangan menyebarkan budaya penyimpangan seksual itu.

“MUI Perang terhadap LGBT. Saya kira peraturan daerah itu bisa dilaksanakan. Kalau fatwa ulama sudah jelas bahwa LGBT itu haram dan dilarang. Fatwa itu tidak bisa mengikat, hanya imbauan dan untuk umat,” tutupnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari Sebaraya.com di →

Pos terkait