JAKARTA, SEBARAYA.COM – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kalangan dunia usaha menilai bahwa kepastian regulasi masih menjadi pekerjaan rumah utama. Di sisi lain, para akademisi menyoroti perlunya pemimpin menegakkan kembali nilai-nilai teknokrasi dan efisiensi birokrasi yang dinilai mulai terkikis oleh kepentingan politik.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar menegaskan bahwa kepastian regulasi menjadi hal mendesak agar dunia usaha dapat bergerak dengan tenang dan terukur. Ia menyebut, sejak periode kedua Presiden Joko Widodo hingga satu tahun pertama pemerintahan Prabowo, urusan ekonomi semakin erat dengan kepentingan politik.
“Masalahnya, sejak periode kedua Presiden Jokowi dan kini setahun pertama Presiden Prabowo, urusan ekonomi tak bisa dilepaskan dari politik. Contoh konkretnya pemecahan sejumlah kementerian akibat penambahan kursi kabinet, yang membuat sinkronisasi antar-kementerian belum optimal. Ini berdampak langsung pada dunia usaha,” ujar Sanny dalam acara Katadata Policy Dialogue bertajuk “Satu Tahun Prabowo–Gibran, Mengukur Langkah Awal Prabowonomics”, Selasa (21/10).
Menurutnya, para pelaku usaha kini tengah beradaptasi dengan situasi tersebut. “Kami coba sesuaikan. Tapi kami sangat mendambakan adanya kepastian dalam kebijakan. Karena tanpa itu, dunia usaha sulit mengambil keputusan jangka panjang,” tegasnya.
Dari sisi akademisi, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Mohammad Ikhsan menilai pentingnya Presiden menempatkan orang-orang terbaik sesuai kepakarannya di posisi strategis. Ia memperingatkan adanya gejala “erosi teknokrasi” dalam pengambilan kebijakan ekonomi nasional.
“Contohnya kebijakan biodiesel di atas 30% (B50) yang rencananya diterapkan tahun depan. Ini nggak make sense. Negara nggak untung, pengusaha CPO nggak untung, pengusaha biodiesel juga nggak untung. What for? Mestinya ada teknokrasi yang memikirkan dasar dan efisiensinya,” tegas Ikhsan.
Ia juga mengkritik ketidakkonsistenan antara jargon efisiensi dengan praktik pemerintahan yang justru cenderung membengkak. “Kita bicara efisiensi, tapi kabinet makin besar, belanja alutsista naik signifikan. Dari sisi Incremental Capital Output Ratio (ICOR), ini tidak efisien. Kalau mau efisien, negara harus ‘slim’ dan terukur,” ujarnya menambahkan.
Sementara itu, Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai, keberhasilan pemerintahan juga sangat bergantung pada kualitas birokrasi. Ia mengingatkan agar pemerintahan Prabowo–Gibran menjaga netralitas dan profesionalitas birokrasi dari tarik-menarik kepentingan politik.
“Maka kalau Indonesia sudah mendeklarasikan diri ingin masuk ke kelas birokrasi dunia, jangan lagi birokrasi ditarik-tarik ke kepentingan politik,” tegas Siti Zuhro.
Ia mencontohkan praktik di Singapura, di mana birokrasi benar-benar steril dari kepentingan politik. “Saya pernah studi ke sana, dan mereka kaget mendengar kondisi kita. Di sana, birokrasi tak digunakan untuk kepentingan elektoral, dukung-mendukung calon sampai ke tingkat kelurahan atau desa. Itu hal yang tak boleh terjadi,” ujarnya.
Menurut Siti Zuhro, Indonesia perlu membangun birokrasi yang “kaya fungsi tapi miskin struktur.” Saat ini, katanya, justru yang terjadi sebaliknya. “Kalau birokrasi kita kaya struktur, saya khawatir justru miskin fungsi,” tandasnya.
Evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi cermin atas harapan besar publik terhadap arah baru ekonomi Indonesia. Kalangan pengusaha mendesak kepastian kebijakan agar dunia usaha tidak terus menebak-nebak arah regulasi, sementara akademisi dan peneliti mendorong penguatan teknokrasi dan profesionalisme birokrasi sebagai fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan.
Harapan mereka serupa: pemerintahan yang efisien, bersih, dan mampu memberikan kepastian bagi pasar dan masyarakat. Karena tanpa kepastian regulasi dan birokrasi yang tangguh, visi besar ekonomi nasional akan sulit diwujudkan. (RST)
