JAKARTA, SEBARAYA.COM – Indonesia bersiap memasuki babak baru dalam transisi energi dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berkapasitas 500 megawatt (MW) sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Proyek strategis ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan energi rendah karbon sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kadin Indonesia, Aryo Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa sejumlah negara telah menunjukkan minat untuk berpartisipasi dalam proyek ini. Bahkan, anak perusahaan Pertamina, yakni Pertamina New & Renewable Energy (PNRE), juga tertarik terlibat dalam pembangunan PLTN di tanah air.
“Saya dapat informasi langsung dari Dirut PNRE bahwa mereka ingin terlibat dalam proyek PLTN. Ini kabar baik karena kontribusi PNRE akan memperkuat arah transisi energi Indonesia menuju masa depan yang lebih hijau,” kata Aryo dalam diskusi *Energy Insight Forum* yang digelar WKU Kadin bidang ESDM bersama Katadata, Selasa (9/7/2025) di Bimasena, Jakarta.
Aryo juga menyarankan agar pemerintah aktif menjajaki kerja sama internasional, khususnya dengan negara-negara yang memiliki pengalaman dan cadangan uranium besar seperti Kanada dan Korea Selatan. Menurutnya, selain Amerika Serikat, Cina, dan Rusia, Kanada dan Korea Selatan merupakan mitra potensial karena memiliki teknologi maju dalam pengelolaan energi nuklir.
Ia juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan pengembangan Small Modular Reactor (SMR) atau reaktor modular skala kecil, yang dinilai lebih fleksibel dan cocok dengan karakteristik geografis Indonesia.
“Energi nuklir itu efisien, murah, dan ramah lingkungan. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil,” ujarnya.
Meski begitu, Aryo menekankan bahwa pembangunan PLTN harus dibarengi dengan sosialisasi intensif kepada masyarakat, mengingat masih adanya kekhawatiran terhadap pemanfaatan energi nuklir.
“Penting untuk memberikan edukasi menyeluruh, agar masyarakat paham bahwa energi nuklir bisa aman jika dikelola dengan standar yang ketat. Ini akan menjadi game changer dalam roadmap energi nasional kita,” tegas Aryo.
Sementara itu, Kementerian ESDM telah mengidentifikasi potensi uranium di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, yang menurut Atlas Geologi Sumber Daya Mineral dan Energi Kalimantan Barat mencapai 24.112 ton. Pemerintah pun sedang menyusun regulasi terkait pengolahan uranium dan thorium sebagai bahan baku PLTN.
Aturan mengenai pengembangan PLTN di Indonesia sendiri tercantum dalam beberapa regulasi, seperti: Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, PP No. 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan dimuat dalam RUPTL 2025–2034.
Pemerintah menargetkan PLTN pertama dapat mulai beroperasi pada tahun 2032, sebagai bagian dari peta jalan transisi energi nasional. (RST)
