SERANG, SEBARAYA.COM – Komitmen transparansi dalam rekrutmen aparatur negara kembali ditegaskan. Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Banten bersama UPT Badan Kepegawaian Negara (BKN) Serang menggelar Computer Assisted Test (CAT) bagi 96 peserta calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) penuh waktu, Jumat (13/2/2026).
Tes berlangsung selama satu hari dan terbagi dalam dua sesi. Seluruh proses seleksi dilakukan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), metode berbasis komputer yang dirancang untuk menjamin objektivitas dan standar minimal kompetensi dasar secara transparan.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil KemenHAM Banten sekaligus Ketua Pelaksanaan P3K, Erwin Firmansyah, menegaskan bahwa hasil nilai dapat dipantau langsung secara real-time. “Nilai CAT bisa dilihat secara langsung. Ini bentuk komitmen kami terhadap proses seleksi yang transparan dan objektif,” ujarnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil, Haryanto, yang membacakan sambutan dan arahan Sekretaris Jenderal KemenHAM RI, menekankan bahwa proses rekrutmen P3K wajib berjalan transparan dan akuntabel.
Menurutnya, integritas menjadi kunci utama dalam membangun fondasi SDM di Kementerian HAM yang merupakan kementerian baru dan membutuhkan aparatur profesional, kompeten, serta berdedikasi tinggi.
Erwin juga memastikan tidak ada ruang bagi praktik pungutan liar (pungli). Ia secara terbuka mempersilakan masyarakat melaporkan apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam proses seleksi. “Jika ada praktik pungli atau proses yang tidak transparan, silakan laporkan dengan bukti untuk segera kami tindaklanjuti,” tegasnya.
Skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dihadirkan sebagai solusi strategis untuk mengisi kebutuhan tenaga profesional secara cepat dan fleksibel. Selain mengatasi persoalan tenaga honorer, skema ini juga dirancang untuk meningkatkan profesionalisme birokrasi tanpa terikat masa kerja tetap.
Rekrutmen PPPK memprioritaskan tenaga ahli, efisiensi anggaran, serta pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional di instansi pemerintah. Langkah ini dinilai selaras dengan visi besar Prabowo Subianto melalui program Asta Cita yang menempatkan isu Hak Asasi Manusia sebagai prioritas utama.
Sebagai kementerian yang baru dibentuk, KemenHAM membutuhkan SDM yang berintegritas tinggi guna memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan seleksi berbasis CAT yang terbuka dan terukur, diharapkan rekrutmen P3K kali ini menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (RST)
