JAKARTA, SEBARAYA.COM – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Kerja bersama Menteri BUMN pada Rabu (10/7) menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3 triliun untuk PT PLN (Persero) pada tahun 2025. Dana ini akan dialokasikan guna mencapai Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik (RDB) 100%, sejalan dengan komitmen mewujudkan keadilan energi di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Muhammad Sarmuji, anggota Komisi VI DPR RI yang memimpin rapat, menyatakan dukungannya terhadap alokasi PMN untuk mendukung upaya PLN memberikan akses listrik ke daerah terpencil. “Kita mendukung sepenuhnya tentang penguatan listrik desa, pemasangan jaringan listrik sampai ke pelosok-pelosok,” ujarnya.
Menteri BUMN Erick Thohir berharap dukungan PMN ini dapat memberikan manfaat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. “Kita harapkan bagaimana PMN ini bisa tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi ataupun kebijakan yang menjaga pertumbuhan yang terjadi saat ini secara menyeluruh,” kata Erick Thohir di Gedung DPR RI, Jakarta.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan komitmen PLN bersama Pemerintah untuk menyediakan listrik hingga ke seluruh pelosok tanah air, termasuk daerah 3T. “Listrik saat ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Maka dari itu, bersama dengan Pemerintah, kami akan terus menggenjot pemerataan listrik sampai wilayah 3T sesuai dengan pengejawantahan sila ke-5 Pancasila, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” ujarnya.
PLN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyusun roadmap program Listrik Desa (Lisdes) untuk mencapai Rasio Desa Berlistrik PLN 100%. Untuk mendukung target tersebut, PLN mengajukan alokasi PMN untuk melistriki sebanyak 85 ribu pelanggan di 1.092 desa pada tahun 2025.
Darmawan menjelaskan bahwa melalui transformasi digital, roadmap Lisdes telah terintegrasi dengan peta geospasial sehingga perencanaan dan eksekusi Lisdes lebih terukur dan tepat sasaran. “Komunikasi juga telah dilakukan ke Forkopimda. Setiap GM bertemu dengan para Gubernur, Bupati, DPRD, dan stakeholder lain untuk mendapatkan dukungan, karena program listrik desa ini bukanlah program PLN saja, tetapi ini adalah program negara. Kami terus pastikan agar jangan sampai ada saudara kita yang masih hidup dalam kegelapan,” jelas Darmawan.
Dalam periode 2015-2022, PLN telah berhasil memanfaatkan dana PMN sebesar Rp49,81 triliun untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan, melistriki 7.980 desa yang dinikmati oleh 1,37 juta masyarakat di seluruh Indonesia. Hingga Mei 2024, capaian Rasio Desa Berlistrik (RDB) Nasional berada di angka 99,87%. PLN terus berupaya menyerap dana PMN secara optimal guna mendukung tercapainya target RDB 100%.
“PMN digunakan untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh penjuru Nusantara menuju keadilan sosial dan kemandirian energi. Hadirnya listrik pada daerah-daerah akan menciptakan multiplier effect melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi sektor riil, sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat,” tutup Darmawan. (RST)
