JAKARTA, SEBARAYA.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan di daerah dengan mengukuhkan Wan Nuzul Fachri sebagai Kepala Kantor OJK Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek), Jumat (20/11/2026).
Pengukuhan tersebut menjadi langkah strategis OJK untuk meningkatkan kualitas pengawasan industri jasa keuangan, memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat, serta mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Prosesi pengukuhan berlangsung di Jakarta dan dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, jajaran pimpinan OJK, perwakilan kementerian dan lembaga, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan industri jasa keuangan.
Dalam sambutannya, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas dukungan dan kolaborasi yang selama ini terjalin dengan OJK, khususnya dalam pengawasan sektor jasa keuangan, penguatan tata kelola, serta pengembangan ekonomi daerah.
Menurut Friderica, penerapan tata kelola atau good governance menjadi salah satu faktor penting agar sektor jasa keuangan mampu menjalankan perannya secara optimal, terutama dalam mendukung program pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kalau tata kelolanya dilakukan dengan baik, governance-nya juga diterapkan dengan baik, kemudian sektor jasa keuangan akan semakin mampu membantu pelaksanaan program-program masyarakat di daerah,” ujar Friderica.
Ia juga mengapresiasi dukungan Pemprov DKI Jakarta dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, serta program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Friderica menegaskan, sinergi antara OJK, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan memiliki peran penting dalam memperluas akses keuangan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Digitalisasi Pasar Jakarta Tembus Transaksi Rp663 Miliar
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan bahwa koordinasi dan kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan OJK selama ini telah berjalan dengan baik.
Menurutnya, sinergi tersebut turut mendukung berbagai program pembangunan daerah, termasuk penguatan sektor jasa keuangan dan perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
“Selama ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan OJK menjalin koordinasi dan hubungan yang sangat baik,” ujar Pramono.
Pramono juga mengapresiasi dukungan OJK dan Bank Indonesia dalam mendorong digitalisasi pasar tradisional di Jakarta melalui pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Hingga saat ini, sebanyak 93 dari total 153 pasar milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggunakan QRIS. Digitalisasi tersebut mencatatkan nilai transaksi lebih dari Rp663 miliar.
Capaian itu menunjukkan perkembangan pemanfaatan sistem pembayaran digital di lingkungan pasar sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas ekosistem ekonomi digital di Jakarta.
Literasi Keuangan Jakarta Capai 84,01 Persen
Selain digitalisasi pasar, Pramono juga menyampaikan apresiasi atas capaian Jakarta dalam pelaksanaan program TPAKD yang memperoleh apresiasi terbaik di wilayah Jawa-Bali.
Ia berharap capaian tersebut dapat terus diikuti dengan peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Pramono mengungkapkan, indeks literasi keuangan Jakarta saat ini mencapai 84,01 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan berada di angka 99,74 persen.
“Jakarta mendapatkan apresiasi terbaik di wilayah Jawa-Bali untuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Kami berharap indeks literasi keuangan Jakarta yang saat ini mencapai 84,01% dan indeks inklusi keuangan sebesar 99,74% dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan melalui koordinasi yang baik,” kata Pramono.
Ia berharap sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan OJK semakin kuat di bawah kepemimpinan Wan Nuzul Fachri. Dengan demikian, berbagai program pengembangan sektor jasa keuangan dan perluasan akses keuangan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan.
Kepemimpinan Baru, Pengawasan dan Pelindungan Konsumen Jadi Prioritas
Melalui kepemimpinan baru, OJK Jabodebek diharapkan mampu melanjutkan berbagai program yang telah berjalan sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan dan pelindungan konsumen di wilayah kerjanya.
Penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, serta industri jasa keuangan dinilai menjadi kunci untuk menciptakan sektor jasa keuangan yang sehat, berintegritas, dan inklusif.
OJK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan sektor jasa keuangan tidak hanya tumbuh secara berkelanjutan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Pengukuhan Wan Nuzul Fachri ini pun diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kehadiran OJK di daerah, terutama dalam memastikan industri jasa keuangan berjalan dengan tata kelola yang baik serta memberikan perlindungan optimal bagi konsumen dan masyarakat. (RST)







