JAKARTA, SEBARAYA.COM – Dalam sebuah diskusi bertajuk “Dilema Hilirisasi Tambang: Dibatasi atau Diperluas?” yang diselenggarakan oleh Katadata Forum di Hotel Aone, Jakarta Pusat, Kamis (25/01). Adapun perwakilan dari tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk periode 2024-2029 menegaskan komitmen mereka untuk melanjutkan program hilirisasi.
Walaupun demikian, mereka menekankan bahwa kelanjutan hilirisasi harus memenuhi prinsip-prinsip terkait penanganan lingkungan, sosial, dan tata kelola.
Diskusi ini melibatkan pembicara dari tiga tim pasangan calon, yaitu Dewan Pakar Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Wijayanto Samirin; Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo; Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hotasi Nababan.
Selain itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, dan Product Manager Katadata Green, Jeany Hartriani, juga turut serta dalam diskusi tersebut yang dipandu oleh Program Director Coaction Indonesia Verena Puspawardani sebagai moderator.
Wijayanto, dari tim pasangan Anies-Muhaimin, menyatakan kesepakatan untuk memperluas program hilirisasi, termasuk komoditas di luar nikel. Mereka berambisi menjadikan Indonesia sebagai superpower di nikel dan minyak sawit, mengingat Indonesia menguasai sebagian besar produksi CPO dan nikel di dunia. Namun, Wijayanto menegaskan bahwa praktik hilirisasi industri tambang harus mematuhi prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).
Dradjad Wibowo, Dewan Pakar dari pasangan Prabowo-Gibran, menegaskan bahwa pasangan tersebut akan melanjutkan hilirisasi ke 21 komoditas lainnya sebagai salah satu dari empat strategi ekonomi mereka. Dradjad menekankan perlunya menjaga kelestarian lingkungan dalam menjalankan program hilirisasi, memberikan contoh sejarah industri kertas dan kayu lapis yang berkaitan erat dengan kelestarian hutan.
Hotasi dari tim Pasangan Ganjar-Mahfud juga menyampaikan komitmen untuk melanjutkan hilirisasi nikel. Dikatakan bahwa tim kampanye mendukung kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah izin smelter, sesuai dengan rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hotasi juga menyoroti perlunya serius menggarap sektor hilir, seperti pembuatan prekursor untuk baterai.
Dalam diskusi, Jeany dari Katadata Green memaparkan tiga rekomendasi umum terkait program hilirisasi tambang hasil rangkaian diskusi dengan sembilan CSO dan lembaga riset. Rekomendasi tersebut mencakup tata kelola yang baik, kebijakan investasi yang bijak, dan pemilihan fokus hilirisasi berdasarkan kesiapan industri dan komoditas.
Rekomendasi tersebut diarahkan untuk mengatasi sejumlah tantangan dalam proses hilirisasi pertambangan, termasuk risiko deforestasi, konflik sosial, keterlibatan masyarakat lokal, ketersediaan tenaga kerja lokal yang terampil, dan tindakan korupsi serta keberadaan mafia tambang.
Sementara itu, Fabby Tumiwa menyoroti tiga hal penting yang harus menjadi perbincangan publik terkait pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA). Pertama, penegakan hukum terhadap praktik pembalakan, penambangan, dan penangkapan ikan ilegal. Kedua, optimalisasi pemanfaatan SDA yang sudah ada untuk dikembangkan menjadi barang jadi. Ketiga, perencanaan ekonomi daerah pasca-tambang sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tersebut.
Diskusi tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai pandangan tiga pasangan calon terkait hilirisasi, dengan penekanan kuat pada prinsip ESG dan keberlanjutan. (RST)
