JAKARTA, SEBARAYA.COM – Deputi Bidang Koordinasi Transportasi dan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin, menyampaikan pentingnya kebijakan berbasis bukti dalam mengatasi permasalahan polusi udara di Jakarta. Menurutnya, langkah ini penting agar masyarakat lebih memahami penyebab polusi dan mendukung solusi yang tepat.
“Dengan data ilmiah, kita bisa menjelaskan bahwa masalah polusi udara adalah masalah bersama dan semuanya harus terlibat,” ujar Rachmat dalam keterangan tertulis, Senin (9/8/2024).
Rachmat menambahkan, data pemerintah menunjukkan bahwa emisi gas buang dari kendaraan bermotor masih menjadi penyebab utama polusi udara di Jakarta. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemenko Marves tengah berupaya meningkatkan standar bahan bakar sebelum akhir masa pemerintahan.
Meskipun Indonesia telah memproduksi kendaraan berstandar EURO4, sebagian besar bahan bakar yang digunakan masih di bawah standar tersebut. “Kita butuh menyediakan bahan bakar berkualitas baik untuk masyarakat,” kata Rachmat.
Standar EURO4 sendiri menetapkan batas ketat terhadap polutan berbahaya seperti sulfur, karbon monoksida, dan nitrogen oksida yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor.
Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif fiskal untuk mendorong adopsi kendaraan listrik dan merencanakan pembangunan kawasan rendah emisi (Low Emission Zone/LEZ). Kedua kebijakan ini dinilai membutuhkan waktu dan perencanaan yang matang.
Dalam kesempatan lain, Penasihat ClimateWorks Foundation, Catherine Witherspoon, menekankan tiga aspek penting dalam pengendalian polusi udara. Menurutnya, pemantauan kualitas udara harus didasarkan pada riset dan ilmu pengetahuan yang akurat. “Untuk itu, harus ada parameter yang bisa digunakan sebagai alat ukur,” ujarnya dalam lokakarya bertajuk “Advancing Science-based Local Action to Combat Air Pollution in Greater Jakarta.”
Selain ilmu pengetahuan, Catherine juga menyoroti pentingnya memperhatikan dampak ekonomi, khususnya bagi sektor swasta. Pemerintah perlu mengambil peran dalam mendorong perusahaan untuk menekan emisi. Aspek ketiga yang krusial adalah perubahan perilaku masyarakat agar lebih sadar untuk mengurangi emisi melalui kebijakan rendah emisi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Riset dan Advokasi Center for Science and Environment, Anumita Roychowdhury, membagikan pengalaman India dalam mengurangi emisi transportasi dengan menekan penggunaan bahan bakar diesel. “Sekitar 89 persen kendaraan di Delhi sekarang sudah memenuhi standar EURO4 atau EURO6,” ujarnya dalam salah satu sesi panel lokakarya.
Kerja sama antar-lembaga pemerintah dinilai sebagai kunci sukses dalam pengendalian polusi udara. Head of Automotive Emission Laboratory Pollution Control Department, Ittipol Pawarmart, menegaskan pentingnya koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup serta lembaga internasional dan sektor swasta.
Pengalaman serupa juga disampaikan oleh He Weinan, Project Manager Assessment and Modeling di Beijing Transport Energy and Environment Center, yang memaparkan keberhasilan Beijing menurunkan kadar polutan partikulat halus PM2.5 dari 100 parts per million (ppm) menjadi 32 ppm dalam kurun waktu 10 tahun (2013-2023). Empat strategi utama yang diadopsi Beijing antara lain analisis tata ruang kota, perubahan perilaku penggunaan transportasi, penggunaan bahan bakar rendah sulfur, dan adopsi kendaraan rendah emisi.
Ke depan, Kemenko Marves bersama pemangku kepentingan lainnya berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan berbasis bukti guna menekan polusi udara di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. (RST)
