Dinilai Membahayakan, MUI dan Polres Cilegon Bakal Sosialisasi Fatwa Keharaman Vape

Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cilegon, Sutisna Abbas.

CILEGON, SEBARAYA.COM — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cilegon bersama Polres Cilegon bakal menggelar sosialisasi Fatwa tentang keharaman vape. Pelaksanaan akan digelar pada 25 November 2026 di seluruh MUI tingkat kecamatan di Kota Cilegon.

Sekretaris Umum MUI Kota Cilegon, Sutisna Abbas mengatakan, kegiatan sosialisasi fatwa keharaman vape ini merupakan respons dari diterbitkannya Keputusan Fatwa MUI Nomor 131 tahun 2026 oleh MUI Pusat.

Bacaan Lainnya

“Insya Allah tanggal 25 kita akan hadir. Ini gayung bersambut, terutama di Cilegon di mana Polri juga sudah mengimbau kepada jajarannya untuk tidak memakai vape lagi, baik di tempat tugas maupun di luar,” katanya, Kamis (12/11/2026).

Sutisna mengungkapkan, pertimbangan terbitnya fatwa keharaman vape di Indonesia merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh MUI Pusat. Pengurus di daerah hanya ditugaskan untuk mensosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat.

“Tapi kalau boleh kita kaji, bahwa ternyata vape itu mendekati kepada kerusakan daripada kemanfaatan. Ini mungkin yang jadi kajian MUI Pusat,” ungkapnya.

Dalam sosialisasi fatwa keharaman vape yang akan dilakukan nanti itu juga turut mengundang seluruh Kepala Polsek (Kapolsek) di Kota Cilegon. Sutisna berharap, keputusan fatwa MUI Pusat itu dapat kembali diteruskan kepada sejumlah kelompok masyarakat.

Selain sosialisasi di pengurus MUI tingkat kecamatan, Sutisna dan unsur lainnya juga berencana akan menyasar kepada lembaga lainnya, terutama di kalangan pemuda dan remaja.

“Saya kira karena kita kegiatannya berbasis anggaran, nanti waktunya 2027 kita MUI ingin mensosialisasikan kepada para pengguna yang banyak, yaitu para pemuda dan remaja,” ucapnya.

Ia mengimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat menaati dan menyikapi keputusan fatwa tentang keharaman vape yang dikeluarkan oleh MUI Pusat itu dengan bijak.

“Mohon ini dijadikan landasan, dijadikan dasar hukum bahwa ulama sudah mempunyai fatwa. Tolong ini diikuti bukan hanya kepada pengguna, tapi juga penyedia. Mohon dapat disikapi dengan cerdas dan bijak,” tutup Sutisna.

Silakan baca konten menarik lainnya dari Sebaraya.com di →

Pos terkait