JAKARTA, SEBARAYA.COM – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan komitmennya untuk memastikan transparansi Dana Desa di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil guna menghindari penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas di tingkat desa.
Dalam pernyataannya kepada awak media di kantor Kemendes PDT, Jakarta, Kamis (6/2/2024), Yandri menyampaikan bahwa sistem transparansi yang sedang dirancang akan memungkinkan masyarakat melihat aliran dana secara langsung.
“Jadi sekarang sedang kami konsep supaya transparansi itu bisa dinikmati oleh banyak pihak. Jadi nanti kalau duit Rp1 miliar masuk, langsung Rp1 miliar kelihatan, kapan masuknya, ke mana aliran dananya,” ujarnya.
Menurutnya, transparansi ini menjadi kunci utama agar Dana Desa digunakan sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan oleh oknum kepala desa atau perangkat desa. “Kepada kepala desa, Anda tidak bisa main-main. Apa yang Anda lakukan datanya ada semua, detail. Sekarang sudah enggak bisa lagi ditutup-tutupi,” tegasnya.
Untuk mewujudkan transparansi ini, Yandri yang sebelumnya merupakan anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai PAN, Dapil Banten 2 ini menyebut, bahwa pihaknya telah mengusulkan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa agar sistem pengelolaan Dana Desa dapat diakses oleh masyarakat secara real-time.
“Kami usulkan seperti pembukuan keuangan perbankan. Jadi masuk berapa dan rakyat bisa lihat di layar di masing-masing desa itu. Itu bagian transparansi. Nah, menarik 100, untuk apa 100 ini? Mesti jelas,” paparnya.
Dengan sistem ini, diharapkan Dana Desa dapat dimanfaatkan secara optimal demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat tanpa adanya penyimpangan anggaran. (RST)
